PGRI Meminta Program Organisasi Penggerak Ditunda

Pendidikan057 views

Inionline.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ditunda. PGRI menilai anggaran POP tahun ini sebaiknya dialokasikan untuk membantu belajar siswa di masa pandemi virus korona (covid-19).

“Tetap minta ditunda. Dananya tahun ini sebaiknya buat subsidi paket internet buat anak dan guru,” kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Selasa, 28 Juli 2020.

PGRI mengapresiasi sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menyampaikan permohonan maafnya terkait polemik POP. Penundaan program tersebut dinilai langkah paling bijak. “Silakan dievaluasi yang komprehensif,” tegasnya.

Apabila Nadiem berkukuh melanjutkan POP tahun ini, PGRI tetap dengan keputusan sebelumnya. “Mundur.”

PGRI memutuskan mundur dari POP. Keputusan ini menambah daftar organisasi masyarakat (ormas) yang angkat kaki dari program tersebut. Sebelum PGRI, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) lebih dulu menyatakan mundur dari POP.

Alasan ketiga organisasi itu mundur antara lain karena merasa janggal dengan program tersebut. Proses seleksinya pun dinilai tak transparan. POP lantas menuai polemik.

Mendikbud Nadiem Makarim telah meminta maaf atas polemik yang terjadi. Ia pun berharap ketiga organisasi besar itu bisa kembali bergabung dan memberikan bimbingan untuk keberlanjutan POP.

POP sejatinya menjadi salah satu ide Mendikbud Nadiem Makarim di program Merdeka Belajar. Kemendikbud melakukan seleksi terhadap ribuan ormas dan lembaga untuk mendukung program pelatihan guru dan tenaga pendidik. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini cukup besar, yakni Rp575 miliar.

Sebanyak 184 proposal dari 156 ormas telah dinyatakan lolos seleksi. Termasuk, NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Seluruh organisasi terpilih akan mendapat kucuran dana mulai dari Rp1 miliar, Rp5 miliar, hingga maksimal Rp20 miliar.