Inionline.id – Pakar Keamanan Kesehatan Global dan Pandemi Universitas Griffith Dicky Budiman mengingatkan pemerintah fokus penanganan pandemi virus corona (Covid-19) harus ditekankan pada aspek kesehatan masyarakat.
Dicky menyampaikan tak masalah jika Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diganti Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, asalkan prioritas penanganan kesehatan tidak berubah.
“Sasaran fokus strategi satgas baru ini tetap eliminasi Covid-19 karena ini penting. Tanpa itu dilakukan, maka ekonomi tidak akan pulih,” kata Dicky dalam webinar Synergy & Innovation for Global Health Security & Pandemic, Sabtu (25/7).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 sebagai landasan pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Komite itu, terdiri dari dua satgas, yakni Satgas Perekonomian yang dipimpin Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Satgas Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo.
Dicky menyampaikan negara yang sejak awal memprioritaskan kesehatan masyarakat cenderung lebih stabil. Dia menyebut beberapa negara seperti Taiwan dan Selandia Baru yang sudah mulai beraktivitas normal.
Dia menekankan pada dua hal yang masih harus ditingkatkan Indonesia, yaitu pengetesan dan penelusuran (tracing). Menurut Dicky, tes di Indonesia masih relatif sedikit. Ia khawatir minimnya jumlah tes membuat Indonesia tak bisa memetakan persebaran Covid-19 secara baik.
“Saya memberi saran yang sangat aktif pada daerah-daerah minim testing yang merasa aman karena kasusnya kecil. Padahal testing-nya kecil, terutama tes antigen PCR. Ini yang aman semu, berbahaya,” tuturnya.
Dicky juga mengkhawatirkan kemampuan tracing yang tak merata di setiap daerah. Padahal, menurutnya, setelah ditemukan kasus positif, tenaga kesehatan harus sudah bisa membaca orang-orang yang pernah berkontak dengan sang pasien.
Solusi Dicky untuk penanganan pandemi di Indonesia adalah panduan penanganan pandemi. Ia berharap jika ada panduan resmi, seluruh pihak di pusat dan daerah bisa serempak menangani pandemi, baik Covid-19 atau pandemi lain yang berpotensi terjadi.
