Inionline.id – Wakil Menteri I BUMN merangkap Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengungkap jurus yang disiapkan untuk mempercepat realisasi anggaran penanganan dampak pandemi virus corona (covid-19).
Jurus ini sekaligus untuk menjawab keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait belum optimalnya penyerapan anggaran corona.
“Kami akan prioritaskan program-program yang berkaitan dengan rakyat paling bawah tingkatnya, UMKM, dan program-program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya, mekanismenya sudah jelas, sehingga bisa lebih cepat didorong,” ujarnya, saat konferensi pers virtual di Istana Kepresidenan Rabu (29/7).
Budi menerangkan jurus percepatan realisasi penggunaan anggaran pada program yang menyasar masyarakat miskin dan UMKM perlu dilakukan karena mereka merupakan kalangan yang paling terpukul dengan situasi pandemi covid-19. Sebab, masyarakat dan UMKM tidak bisa melakukan interaksi fisik dan usaha informal.
Sementara, jurus untuk fokus pada implementasi program-program yang sudah ada dilakukan karena program itu dinilai lebih efektif langsung menyasar masyarakat. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang sudah dijalankan sejak sebelum pandemi corona berlangsung.
“Ada program seperti PKH, Kartu Sembako, yang kalau kita lihat realisasinya sudah di atas 60 persen. Program seperti ini karena orang sudah tahu cara menggunakannya, menyalurkannya, kita akan dorong, termasuk yang kami sampaikan bantuan untuk UMKM dan kredit bunga rendah untuk UMKM,” jelasnya.
Sedangkan program yang terbilang baru, sambung Budi, bakal tetap dipercepat pemerintah. Namun, pemerintah meminta masyarakat maklum dengan minimnya dampak dari program ini.
“Ada beberapa program yang masih baru dan perlu waktu untuk dilaksanakan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Budi mengatakan pemerintah belum akan memberikan stimulus ekonomi baru di bidang fiskal kepada masyarakat dan dunia usaha. Sebab, berbagai program stimulus yang sudah diluncurkan belum mencapai target 100 persen.
“Stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah sampai akhir tahun ini Rp659 triliun, memang ini belum terpakai semua, jadi kita masih punya room (ruang) yang cukup banyak untuk bisa memberikan stimulus fiskal untuk mengganjal kelambatan ekonomi,” katanya.
Begitu pula dengan stimulus yang disiapkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, belum ada program stimulus baru lain, meski dinamika pandemi corona terus berkembang dari hari ke hari.
“Pemerintah juga mengamati kemungkinan adanya vaksin memang ada, tapi kami juga mempersiapkan kalau itu implementasinya butuh waktu, kita pastikan untuk tahun depan, kita memiliki ruang fiskal yang cukup juga,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah sering mengungkapkan kejengkelannya karena realisasi penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi corona masih minim. Padahal, anggaran itu sudah disiapkan untuk menjadi bantalan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat dan ekonomi nasional.
Menurut catatan Jokowi, realisasi dana penanganan dampak corona baru mencapai Rp136 triliun atau 19 persen dari total pagu Rp695 triliun per 23 Juli 2020.
Realisasi terdiri dari anggaran perlindungan sosial yang baru mencapai 38 persen dari pagu, stimulus dan insentif UMKM 25 persen, insentif korporasi 13 persen kesehatan 7 persen, dan dukungan untuk daerah 6,5 persen.
