Inionline.id – Keputusan pemerintah menjalankan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2020 ternyata tidak sejalan lurus dengan keinginan masyarakat. Dari hasil survei Charta Politika menunjukan sebanyak 54,2 persen responden memilih tak setuju apabila Pilkada tetap berlangsung.
“Terkait dengan Pilkada yang akhirnya diputusakan 9 Desember nanti, dengan catatan apabila vaksin belum ditemukan. 54 persen responden menyatakan tidak setuju. Jadi saya pikir ini PR untuk Pak Tito dan penyelenggara pemilu,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat webinar, Rabu (22/7).
Sementara kepada responden yang menyatakan setuju hanya 31,8 persen untuk Pilkada tetap dilangsungkan dan 14,1 persen responden menjawab tidak tahu. Hasil selanjutnya terkait keinginan responden untuk tetap datang ke TPS saat hari pemungutan suara.
Memunculkan angka sebanyak 34.9 persen responden menyatakan tetap datang ke TPS, lalu 10,2 persen memilih tak datang dan responden tidak tahu/tidak jawab mencapai 55 persen.
“Betul hanya 10 persin menyatakan tak datang ke TPS tapi lebih banyak yang tidak tahu dan tidak jawab. Jadi bukan tidak mungkin ini akan menjadi tantangan terbesar selama pelaksanaan Pilkada 2020 langsung. Walaupun KPU merasa cukup mampu untuk menjalankannya,” ujar Yunarto.
Survei tersebut diambil dari kurun waktu 6–12 Juli 2020 di 34 provinsi di Indonesia melalui wawancara telepon dengan metode random sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 2.000 responden secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka yang dilakukan oleh Charta Politika. Untuk margin of error–MoE) sebesar +2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
