Inionline.id – Bank Dunia (World Bank) menaksir Indonesia perlu alokasi tambahan belanja sebesar 4,6 dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun untuk merealisasikan target pembangunan. Jumlah yang harus ditambah itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Hal ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik.
“Untuk merealisasikan target pembangunan Indonesia sesuai RPJMN 2020-2024 menunjukkan diperlukan belanja tambahan sebesar 4,6 persen dari PDB per tahun,” papar Bank Dunia dalam risetnya, dikutip Senin (30/6).
Bank Dunia menjelaskan tambahan belanja harus dilakukan demi mencapai tingkat layanan minimum untuk negara-negara berpenghasilan menengah dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur. Namun, bukan berarti Indonesia hanya perlu fokus pada sektor-sektor tersebut.
“Di beberapa sektor, dalam jangka pendek tetap perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja sama pentingnya atau tetap lebih penting dibandingkan dengan memberikan belanja tambahan,” jelas Bank Dunia.
Sementara, pemerintah juga perlu menciptakan ruang fiskal agar bisa mencapai target pembangunan yang dinilai ambisius. Bank Dunia menyatakan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melonggarkan ruang fiskal, yaitu meningkatkan mobilisasi penerimaan dalam negeri dan realokasi belanja dari subsidi yang tidak tepat.
“Dalam jangka pendek, pemerintah dapat melaksanakan reformasi untuk meningkatkan penerimaan dengan reformasi cukai tembakau dan penghapusan beberapa pembebasan PPN,” kata Bank Dunia.
Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, penghapusan pembebasan PPN dapat menambah penerimaan negara sekitar 0,24 persen sampai 0,67 persen dari PDB. Kemudian, negara juga mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 0,7 persen dari PDB dengan menyelesaikan reformasi cukai tembakau.
Sementara, beberapa realokasi belanja subsidi bisa dilakukan dengan mengkaji lagi subsidi energi dan subsidi pupuk yang selama ini diberikan. Lalu, mengevaluasi bantuan tunai kepada penduduk miskin agar lebih tepat sasaran.
