Bandung, Inionline.Id – Beberapa hari yang lalu viral di media sosial pernyataan Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil dalam video berdurasi 30 detik yang diupload oleh akun Instagram @urbancikarang dimana Ridwan Kamil menyampaikan bahwa SMA dan SMK gratis dan kepada warga tidak mampu yang bersekolah di swasta terdapat bantuan biaya dari Pemerintah provinsi Jawa barat untuk meringankan dan menggratiskan proses pembelajaran di sekolah swasta.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Jawa barat, M Ichsan Maoludin mengingatkan Ridwan Kamil agar jangan banyak bermain kata-kata kepada publik.
“Memang lagi-lagi style gubernur kita ini seolah-olah itu bantuan itu all in, gratis gitu, padahal itukan hanya SPP saja, masyarakat menilai bahwa itu all in, termasuk uang pangkal dan lain sebagainya, padahal itu adalah anggaran APBD Jawa barat untuk menggratiskan SPP sampai 6 bulan kedepan,” kata Ichsan pada Senin (15/06/2020).
Dirinya khawatir bahwa pernyataan Ridwan Kamil tersebut akan menuai konflik seperti kejadian bantuan sosial Covid-19 Jawa barat kemarin. “Jangan terlalu banyak hiperbolik, tetapi intinya bahwa bantuan ini akan ditunaikan pada tahun ajaran baru berupa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau IBPD,” ujar Ichsan.
Lebih lanjut, Ichsan menjelaskan bahwa program Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) ini masuk pada anggaran 2020 dan akan diberikan untuk SMA, SMK, SLB negeri selama 6 bulan ke depan mulai tahun ajaran baru.
“Jumlah anggaran yang akan dikeluarkan memiliki formulasi seperti jumlah peserta didik dikonversi ke setiap jenis sekolah, SMA sebanyak 450 ribuan peserta didik, SMK Negeri sekitar 298 ribuan, dan SLB sekitar 4000 ribuan peserta didik, mengenai uang bangunan, uang pangkal tetap berlaku, yang gratis itu hanya SPP atau IBPD, karena itu sudah termaktub didalam APBD Provinsi Jawa barat tahun 2020,” tutup Ichsan. (JC)
