Inionline.id – Langkah Indonesia kembali mengajak masyarakat internasional untuk menolak aneksasi Israel atas sekitar 30% wilayah Tepi Barat, Palestina, disebut Kementerian Luar Negeri sebagai langkah dalam masa kritis, menjelang rencana ini diajukan ke parlemen Israel pada 1 Juli mendatang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pernyataan Indonesia yang menekankan kembali penolakan atas aneksasi dan seruan mengajak masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, ditujukan untuk membangun kesadaran bersama.
“Sekarang ini masa critical time, (masa kritis) kita tidak bisa melakukan sendiri, jadi kita membangun kebersamaan internasional untuk juga menolak dan kita mencatat mayoritas negara dunia menentang rencana itu,” katanya.
“Kita menyampaikan pesan juga ke negara sahabat termasuk Amerika Serikat, bahwa jika itu terjadi akan merusak martabat PBB dan DK PBB itu sendiri,” katanya.
Dalam pertemuan terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (24/06), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan pencaplokan oleh Israel harus ditolak karena melanggar hukum internasional dan merusak seluruh prospek perdamaian yang sudah dan sedang dilakukan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah yang muncul dari rencana perdamaian Presiden Donald Trump, akan menggaris bawahi “babak kejayaan dalam sejarah Zionis”.
Pihak Palestina menyatakan menarik semua perjanjian sebelumnya, karena bagi mereka hilangnya daerah yang diduduki ini merupakan pukulan berat bagi mimpi untuk mewujukan negara tersendiri di masa depan.
Sementara pihak internasional banyak yang khawatir atas apa yang mereka lihat sebagai pelanggaran hukum internasional dan mereka juga memperingatkan langkah itu akan semakin membuat ketegangan semakin panas.
Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi memprediksi akan cukup sulit bagi Indonesia untuk mempengaruhi rencana aneksasi Israel yang mendapat dukungan tidak terbatas dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dengan kesulitan ini, kata Hasibullah, langkah yang perlu dilakukan adalah melobi dan mengumpulkan dukungan banyak negara, termasuk Amerika Serikat sendiri.
Peta Tepi Barat. (BBC)
Karena walaupun banyak negara menolak aneksasi Israel, namun Amerika memveto, maka langkah yang dilakukan menjadi sia-sia.
“Bisa meyakinkan dan melobi Amerika misalnya, yang menjadi pendukung terbesar Israel. Secara matematika realistis agak berat dan agak pesimis. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth yang mengatakan sikap Indonesia berpeluang untuk tidak diindahkan oleh Israel.
“Karena posisi Indonesia tidak strategis untuk Israel. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik sehingga posisinya tidak setara,” katanya.
Apalagi kata Adriana, konflik Israel dan Palestina sudah berlangsung lama, dan melibatkan banyak pihak serta banyak kepentingan.
Namun walaupun demikian, peluang batalnya aneksasi Israel masih ada di tengah proses politik yang dinamis.
Rencana Israel itu mendapat banyak penolakan termasuk dari lebih 1.000 anggota parlemen dari 25 negara Eropa yang menandatangani surat berisi penolakan keras.
Surat yang diteken oleh para anggota parlemen, termasuk 240 anggota parlemen Inggris, mengangkat sejumlah “kekhawatiran serius” terkait rencana Israel dan menyerukan perlunya “konsekuensi yang sepadan”.
Tiga alasan pencaplokan harus ditolak
Permukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur.
“Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno Masudi.
Retno Marsudi menjelaskan tiga alasan mengapa Indonesia dan juga masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi Israel.
Pertama, rencana itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Jika dibiarkan, kata Retno, akan menimbulkan preseden bahwa penguasan wilayah dengan cara aneksasi legal dalam hukum internasional.
Kedua, rencana ini merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB di mata dunia internasional. Untuk itu, Retno meminta DK PBB untuk cepat mengambil langkah cepat.
Pemukim Yahudi menyebut pembentukan negara Palestina bisa menjadi ancaman.
Ketiga, aneksasi akan merusak seluruh proses perdamaian yang sudah dan sedang dilakukan bagi dua negara, dan juga menciptakan instabilitas di Kawasan dan dunia.
Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan pertemuan Dewan Keamanan PBB di tingkat menteri, guna membahas rencana aneksasi Israel.
Pertemuan pada Rabu (24/06) dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Menteri Luar Negeri dari beberapa negara anggota DK PBB.
Dukungan domestik Indonesia
Di dalam negeri, penentangan Indonesia terkait aneksasi Israel ini, disebut NU perlu terus dilakukan pemerintah, terutama di daerah konflik, seperti Palestina.
“Mengapresiasi dan mendukung keputusan gagasan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait rencana aneksasi Israel. Kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan perdamaian di negara-negara konflik, terutama di Palestina,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama A Helmy Faishal Zaini.
Helmy menambahkan NU mendukung tiga agenda penting terkait perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, memulihkan kondisi sosial politik, dan juga mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Israel menghadapi penentangan dari dalam negeri dan dunia internasional terkait rencananya mencaplok sebagian Tepi Barat. (EPA)
Di sisi lain, pengamat politik internasional dari LIPI, Adriana Elisabeth memandang terdapat dua pesan yang ingin disampaikan pemerintah Indonesia dalam pernyataan ini.
Pertama, pesannya ditujukan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian dunia, khususnya dalam hak warga Palestina.
“Kedua, pesan ke dalam negeri, yaitu meredakan kelompok-kelompok tertentu yang memakai isu agama untuk mengganggu pemerintahan hari ini dengan menggunakan konflik Palestina dan Israel,” kata Adriana.
Kontradiktif sikap Indonesia
Selain itu, sikap pemerintah Indonesia ini, menurut Adriana juga menunjukkan inkonsistensi dan kontradiktif dalam menjunjung tinggi HAM dan perdamaian.
“Sikap tegas dan berani ditunjukkan pemerintah ke mata dunia dengan membela hak Palestina. Namun menjadi kontradiktif di dalam negeri, terutama dalam konteks Papua yang memperjuangkan HAM dan keadilan, dan dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak tuntas,” katanya.
Untuk itu kata Adriana, pemerintah juga harus konsisten menyelesaikan segala bentuk dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan kepada warga Papua.
Aneksasi 30% wilayah Tepi Barat
Perluasan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina dianggap melanggar hukum internasional tetapi Israel berpendirian sebaliknya. (AFP)
Israel berencana untuk mencaplok Lembah Yordania dan wilayah sepanjang Laut Mati bagian utara yang meliputi 30% wilayah di Tepi Barat – wilayah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.
Bedasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan pembentukan pemerintah Israel yang sekarang, aneksasi ini dapat diajukan ke parlemen pada tanggal 1 Juli untuk diputuskan lewat pemungutan suara.
Proyek ini dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berusaha memperluas kedaulatan Israel ke sebagian wilayah Tepi Barat yang telah didirikan permukiman-permukiman Yahudi.
PM Israel mengatakan nama Trump dipakai sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas keputusan Trump ‘mengakui secara resmi kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan’. (Getty Images)
Langkah Israel itu sejalan dengan prakarsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kerangka “Visi Perdamaian” – rencana untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang diumumkan Januari lalu.
