Bandung, Inionline.Id – Dalam lawatan Komisi V DPRD Jawa Barat ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan XI Kabupaten Garut, Senin (16/06/2020) dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan XII Tasikmalaya, terdapat curhatan para kepala sekolah dimana mereka khawatir akan pernyataan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil terkait sekolah SMA, SMK, dan SLB gratis.
Iwan Suryawan mengingatkan bahwa kasus ini seperti mengulang pernyataan Ridwan Kamil ketika melakukan konfrensi pers penanganan covid-19 bahwa tidak boleh ada satu warga Jawa Barat pun yang kelaparan hingga berujung pada kurangnya koordinasi, lambatnya data di lapangan, sehingga bantuan sosial pemerintah provinsi Jawa Barat ikut terlambat.
“Sekarang posisinya kasihan kepala sekolah dan pihak sekolah, ketika Ridwan Kamil menyampaikan bahwa sekolah gratis, maka di benak masyarakat oh iya besok kita tidak usah bayar sekolah, kan sudah gratis, kira-kira begitu, anggaran yang disampaikan beliau senilai 1,4 triliun rupiah, padahal didalam pembahasan APBD antara pemerintah provinsi dengan badan anggaran bahwa angka 1,4 triliun rupiah itu untuk Iuran bulanan peserta didik (IBPD) atau kita mengenalnya dengan spp, itu yang gratis,” kata Iwan pada Selasa (16/06/2020).
Dirinya pun menambahkan, di dalam teknis pelaksanaannya ketika kami komunikasi dengan kcd dan kepala-kepala sekolah dilapangan, mereka masih mempertanyakan pernyataan gubernur ini.
“Contoh misalnya iuran bulan yang biasa ditarik sekolah 500 ribu rupiah, bocoran dari kepala sekolah cuma dianggarkan dari pemprov Jabar misalnya 130 ribu atau 180 ribu, berarti sisanya dari mana ?, ketika ngomong gratis sekolah tidak boleh menarik bayaran, ketika ada pungutan iuran dari sekolah maka masyarakat akan protes,” imbuh Iwan.
Legislator dari Kota Bogor ini menilai pernyataan Ridwan Kamil ini akan menjadi bumerang bagi para kepala sekolah ketika kekurangan dalam anggaran, karena anggaran yang turun dari pemerintah kepada sekolah tidak sesuai seperti yang biasanya didapat.
“Jangan sampai bermulut manis di luar tetapi sebetulnya di bawah tidak seperti itu gitu lho, ngeri itu, makannya kami butuh penjelasan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat tentang implentasi di bulan Juli nanti terkait angka ini, karena di dalam panitia anggaran yang kita bahas, 1,4 triliun rupiah ini terbagi dua, satu iuran bulanan untuk sekolah negeri, dan bantuan pendidikan menengah universal senilai 550 ribu rupiah per siswa per tahun untuk sekolah swasta,” tegas Iwan.
Lanjut, Iwan meminta agar gubernur mengecek lagi tentang anggaran yang sebenarnya ke bawah tentang 1,4 triliun rupiah itu untuk apa, dan kemudian buat petunjuk teknis untuk penyaluran uang itu kepada pihak sekolah, jangan sampai ada kepala sekolah yang jadi bermasalah dengan hukum.
“Lalu untuk sekolah swasta melalui program bantuan pendidikan menengan universal (bpmu) itu 550 ribu, sementara pak gubernur di salah satu media online nasional bilangnya 1,5 juta rupiah, ini kan bahaya, perlu di konfirmasi, dan apa sebetulnya ini ? ini bahaya karena akan menjadi opini masyarakat, kasihan nanti pihak sekolah,” tutup Iwan. (JC)
