Bogor, Inionline.id – Komisi IV DPRD Jawa barat melakukan tinjauan langsung ke checkpoint PSBB kota Bogor serta mendatangi langsung kantor UPT PPP LAJ wilayah I kota Bogor, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor, pada Rabu (06/05/2020).
M Ichsan selaku anggota komisi IV DPRD Jabar mengatakan bahwa dari hasil pantauan langsungnya bahwa para aparat yang bertugas di check point tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
“Dishub merupakan mitra komisi IV DPRD jabar, kami ingin tau sejauh mana pengecekan ke masyarakat terkait PSBB di titik-titik yang menjadi check point di wilayah Jawa barat, kemarin di kota Bogor dan dari hasil pantauan kami bisa berjalan, trendnya masyarakat sudah mulai bisa memahami dengan indicator berapa banyak pelanggaran yang ditemukan di titik-titik tersebut,” ujar Ichsan.
Komponen yang terdapat di titik check point tersebut unsurnya adalah TNI, kepolisian bisa dari polsek bisa dari polda, dan dishub.
“Kalau ada pengendara yang tidak memakai kelengkapan seperti masker jika apparat ditempat masih ada persediaan maka pengendara akan diberikan, tapi kalau persediaan sudah habis ya dengan terpaksa si pengendara harus balik lagi ke rumanya untuk melengkapi kelengkapan berkendaranya saat PSBB,” tutur Ichsan.
Politisi PKS ini juga prihatin terhadap kelengkapan alat pelindung diri (APD) yang memadai bagi para petugas di lokasi check point, karena rata-rata dari mereka hanya memakai masker tapi tidak memakai kacamata google untuk melindungi bagian mata.
“Mereka berhadapan langsung dengan sekian ribu pengguna jalan, alangkah baiknya itu dilengkapi, kemarin sementara kami sudah memberikan google kepada aparat yang bertugas yaitu polisi, untuk melengkapi sarana pelindung kesehatan saja, lalu alat-alat kelengkapan PSBB seperti lampu dan pengeras suara yang memang diperlukan untuk menekan angka persebaran covid-19,” kata Ichsan.
Dari kesiapan APD bagi aparat di lapangan kelihatannya lebih kepada kemandirian, buktinya ketika komisi IV memberikan google tersebut kelihatan seperti yang bahagia sekali, di satu sisi ada kelangkaan APD, teman-teman dilapangan memang sangat menantikan.
Bahkan pemprov Jabar sampai meminta anggota dewan untuk membantu melengkapi APD bagi para pihak yang memerangi covid-19 dan salah satu di dalamya adalah dishub.
“Apalagi ada refocusing anggaran, di kantor UPT PPP LAJ wilayah I kota Bogor itu kondisi plafond kantornya saja sudah mau roboh, karena ada covid-19 maka rencana perbaikan gedung mereka jadi di pending,” tutup Ichsan.
