Kota Bogor Gandeng Pengusaha dan Para Ahli untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Antar Daerah057 views

BOGOR, Inionline.id – Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 menjadi PR besar bersama. Pemerintah pusat dan daerah sangat membutuhkan masukan dari berbagai kalangan.

Maka itu, Pemerintah Kota Bogor, Kamis (21/5) mengundang sejumlah pengusaha, akademisi serta stakeholder daerah untuk merumuskan formula yang tepat dalam rapat terbatas di ruangan Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengamini berbagai usulan dan masukan dari masing-masing perwakilan kalangan. Menurut Bima, kolaborasi pemerintah dan seluruh stakeholder daerah sangat vital untuk kembali menghidupkan ekonomi di tengah-tengah pandemi.

Terlebih pemerintah juga melihat potensi perpanjangan waktu pemberlakuan PSBB. “Kita masih melihat perkembangan sampai akhir Mei atau saat tahap ketiga (PSBB) berakhir,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Beberapa kalangan yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya pengusaha Harlan Bengardi, Hazairin Sitepu, Rektor IPB Arif Satria, pengusaha angkutan umum, perwakilan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Turut hadir juga Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, serta sejumlah kepala OPD Kota Bogor.

Di hadapan para pengusaha dan stakeholder daerah, Bima Arya menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu masa habis PSBB jilid ketiga pada 24-25 Mei 2020, sebelum mengeluarkan kebijakan baru terkait penanganan pandemi.

Di masa jelang akhir PSBB jilid III inim Pemkot akan kembali mengevaluasi dan mengkaji efektivitas PSBB. “Semua harus ada perhitungan terlebih dahulu, dan ada pertimbangan arus kendaraan masuk dari Jakarta ke Bogor, semua bakal diperhitungkan,” jelasnya.

Bima juga menegaskan dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan memantau semua sektor. Sekaligus memetakan sektor-sektor terdampak khususnya bidang ekonomi. “Nantinya dinas terkait akan berkoordinasi dengan PHRI dan resto juga,” tegasnya.

Kebijakan ekonomi ke depannya akan dirumuskan dengan berbagai pertimbangan. Pemkot tak mau gegabah. Jangan sampai upaya pemulihan ekonomi berimbas pada peningkatan kasus penularan baru.

“Kita perlu memetakan dengan matang dan pemaparan dari semua sektor transportasi, restoran, perhotelan, dan kami tak langsung membuka begitu saja, ada tahapan yang dipahami,” tukasnya.