Bogor, Inionline.id – Polemik bantuan sosial provinsi Jawa barat tampaknya terus bergulir di kalangan masyarakat. Kejadian kali ini melanda kecamatan Leuwiliang, kabupaten Bogor saat kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa barat, Achmad Ru’yat pada Rabu (06/05/2020).
Dalam lawatannya tersebut, Ru’yat bertemu dan berdiskusi langsung dengan Camat Leuwiliang yaitu Daswara Sulanjana di kantor kecamatan Leuwiliang, jalan Mohnoh Nur, kecamatan Leuwiliang, kabupaten Bogor.
Daswara mengatakan bahwa dirinya cukup kesal akibat data sosial dari pemerintah Jawa barat tidak jelas pendistribusiannya.
“Saya dan staff malah mendapatkan data dari pihak lain,” tutur Daswara. Lebih lanjut Daswara juga menilai bahwa Bantuan tidak tepat sasaran serta tidak melihat kebutuhan yang sebenarnya.
“Maka di lapangan oleh para kades disiasati agar bantuan merata dari 30 kg melalui bupati Bogor bisa adil terbagi kepada sebanyak-banyaknya masyarakat yang ekonominya terdampak covid-19,” ujar Daswara.
Dirinya berharap 40 persen dari 120 ribu penduduk kecamatan Leuwiliang yang terdampak covid-19 bisa dibantu oleh berbagai pihak. Saat ini secara mandiri Daswara pun berinisiatif melakukan berbagai gerakan sosial termasuk salah satunya berbagi ta’jil bagi yang tidak mampu.
Mendengar aduan tersebut, Ru’yat pun dengan sigap langsung menghubungi Sekretaris Daerah pemerintah provinsi Jawa barat, Setiawan Wangsaatmadja melalui sambungan telepon agar kecamatan Leuwiliang mendapatkan solusi terbaik dari masalahnya.
Usai komunikasi tersebut, Ru’yat menyatakan bahwa sekda Jawa barat langsung menindaklanjuti advokasi dari Achmad Ru’yat dengan berkoordinasi ke dinas sosial Jawa barat yang kemudian berkomunikasi dengan camat Leuwiliang. Terakhir dinas sosial jawa barat sudah koordinasi langsung menindaklanjuti permasalahan di sana langsung dengan camat Leuwiliang.
Bersumber dari Sekda Jabar, data kecamatan Leuwiliang sebenarnya adalah :
BLT Kemensos : 410 KK
Bantuan Gubernur : 520 KK
Bantuan Bupati : 1.036 KK
BLT Dana Desa : 474 KK.
“Bantuan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat karena yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat COVID 19 sangat besar. Sehingga perlu penambahan jumlah bantuan sosial dari pemprov Jawa Barat,” tutup Ru’yat.
