Inionline.id – Politikus Demokrat Didik Mukrianto menegaskan bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) selaiknya mengevaluasi terhadap kinerja staf khusus milenial yang dibentuknya. Terutama dari aspek integritas dalam menjalankan tugas.
“Fakta Integritas dan membangun zona integritas juga harus dilakukan untuk memastikan para staf khusus bekerja on the track dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Lakukan evaluasi yang terukur dengan mendengar berbagai pihak,” kata Didik kepada Merdeka.com, Rabu (22/4).
Presiden juga harus segera mengambil tindakan yang tegas. Apabila dalam perjalanannya ada staf khusus yang tidak menunjukkan performa baik dalam menjalankan tugas dan menyalahgunakan kewenangan.
“Mengingat implikasi tanggung jawab staf khusus yang menyalahgunakan kekuasaan, selain melanggar prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, juga membahayakan bangsa dan negara,” tegas dia.
Dia menjelaskan bahwa keberadaan staf khusus presiden secara fungsional sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung segenap tugas, tanggung jawab dan kegiatan Presiden.
Dalam konteks kelancaran pemenuhan tugas Presiden membutuhkan dukungan staf khusus. Secara kelembagaan staf khusus ini memang harus diisi oleh orang yang punya totalitas, loyalitas dan komitmen yang utuh dalam melakukan pengabdian.
“Posisi ini cukup vital, untuk itu selain integritas, staf khusus ini harus punya kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang cukup, selain moral dan karakter yang baik,” terang dia.
Sebab tanpa keteguhan akan itu semua, kata Didik, dengan keberadaannya yang begitu dekat dengan Presiden, akan mudah digoda dan tergoda untuk melakukan kegiatan yang bisa bertentangan dengan jabatannya.
“Godaannya bisa berbasis pragmatis, materi dan kekuasaan, tanpa kesadaran yang tinggi, tanpa integritas yang cukup, bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan jabatan atau kewenangan/abuse of power yang bisa menuntun kepada perilaku-perilaku yang koruptif,” urai dia.
“Hakikat jabatan bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mendapat pekerjaan dan bukan untuk menumpuk kekayaan. Jabatan pemerintahan itu hakikatnya adalah pengabdian dan juga pelayanan masyarakat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR RI ini berujar, pengisian jabatan staf khusus tersebut harus dengan basis yang tepat dan terukur. Tentunya rekam jejaknya juga harus clear dan bersih, serta berpengalaman dan memiliki kemampuan yang mumpuni.
“Tidak boleh pengisian jabatan staf khusus ini basisnya akomodasi kepentingan praktis, tidak boleh berbasis pertimbangan citra dan popularitas. Kalau tidak hati-hati, bukan saja merugikan masyarakat tapi bisa membahayakan presiden dan negara,” lanjutnya.
“Oleh karena itu, rekrutmennya harus terukur dan benar, moral dan karakternya harus teruji, pastikan rekam jejak dan pengalamannya baik dan cukup. Dalam pelaksanaan tugasnya pastikan kapasitasnya cukup, kapabilitasnya baik dan integritasnya terpercaya. Terapkan mekanisme kontrol yang terukur dan baik untuk mengantisipasi potensi perubahan perilaku karena ada rayuan atau godaan untuk menyalahgunakan kewenangannya,” tandasnya.
