Bogor, Inionline.Id – Tiga orang Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kota Bogor) yaitu Iwan Suryawan (F-PKS), RM Ibnu Ariebowo Kusumo (F-Gerindra), dan Rudi Harsa Tanaya (F-PDIP) melakukan kunjungan dapil ke Dinas Sosial Kota Bogor, Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor tengah, pada Rabu (08/04/2020).
Koordinator Komisi V Dapil VII Jabar, Iwan Suryawan mengungkapkan tujuan utama dirinya bersama dua anggota lainnya adalah untuk memastikan tindak lanjut pemerintah provinsi Jawa Barat yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Bogor terdampak covid-19.
“Pertama sumber datanya itu berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada di dinas sosial Kota Bogor, lalu ada data orang miskin baru di luar data DTKS yang sudah ada yang berasal dari pemerintah pusat, data tersebut dikumpulkan yang sudah disetorkan ke Jawa Barat sekitar empat puluh ribuan lebih,” ujar Iwan.
Politisi PKS ini juga mendapati fakta bahwa di lapangan terdapat pembatasan-pembatasan per-RW, tapi ternyata ketika di konfirmasi kepada kepala dinas sosial Kota Bogor, Anggraeny Iswara membantah hal tersebut.
“Kita ingin memastikan jangan sampai nanti ada konflik di lapangan yang memang seharusnya dapat ya harus dapat, tetapi memang keterbatasan program yang 1,6 juta penerima bantuan se-Jawa barat itu pasti akan ada yang dapat dan tidak, kita coba meminimalisir terjadinya konflik ketika bantuan itu diberikan,” kata Iwan.
Pernyataan Iwan bukan tanpa dasar karena di beberapa daerah sudah terjadi kontra ketika bantuan tidak merata, maka dari itu Komisi V DPRD Jawa Barat akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Anggraeny Iswara selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bogor menambahkan bahwa kemampuan APBD Kota Bogor tidak akan cukup untuk mengcover secara keseluruhan kebutuhan masyarakat yang terdampak covid-19.
“Kita sudah mengambil anggaran dari SKPD-SKPD yang penggunaan anggarannya tidak urgent, kegiatan yang tidak urgent kita tunda lalu dikembalikan ke BTT,” tutur Eny sapaan akrabnya.
Dirinya pun menegaskan agar masing-masing pihak sama persepsinya dalam membaca sebuah data karena sementara ini yang terjadi ada perbedaan di masing-masing pihak dalam membaca data sosial.
“70.111 KK Miskin di Kota Bogor menurut data DTKS dari program sembako dan PKH pemerintah pusat sekitar 41.000 lebih, tersisa 29.111 yang belum dibantu APBN, tapi sebetulnya di APBN ada perluasan bantuan 30.010 untuk Kota Bogor, berarti yang 29 ribu itu sudah tertutup oleh bantuan APBN, itu DTKS yang rutin dibantu, sementara muncul warga miskin baru yang terdampak covid-19 ini,” pungkas Eny.
Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa disitulah titik yang harus dibantu, lalu provinsi Jawa Barat membuka peluang untuk membantu warga miskin terdampak covid-19 yang tidak masuk kedalam DTKS untuk bisa diusulkan kepada Gubernur.
“Dari seluruh kelurahan ada usulan 43 ribu lebih untuk diusulkan ke provinsi, hanya saja pemprov memberikan pre-list yaitu sebuah form yang berisi indikator-indikator keluarga yang akan dapat bantuan dari pemprov, lalu kami serahkan lagi ke kelurahan, lurah balik lagi ke kami munculah angka 12.441, itulah yang secara formal kami kirim ke Gubernur Jawa Barat yang sesuai pre-list,” ungkap Eny.
Adapun warga Kota Bogor yang tidak tercover oleh program bantuan pemprov Jawa Barat akan di bantu oleh Kota Bogor dengan anggaran yang disesuaikan dengan usulan anggaran sementara senilai tiga ratus lima puluh ribu rupiah per-kepala keluarga selama tiga bulan.
“Kita berharap dibantu dari APBN pusat dan provinsi Jawa Barat, supaya tidak terlalu memberatkan ke APBD Kota Bogor kecuali kalau APBD Kotanya besar sementara pendapatan menurun,” tutup Eny. (JC)
