Bogor, Inionline.Id – Anggaran penanganan covid19 kota Bogor sebesar 334 milyar harus transparan agar tidak membuka peluang penyimpangan. Apalagi dengan terbitnya permendagri nomor 20 tahun 2020 membatasi fungsi dprd sehingga penganggaran tidak memerlukan persetujuan DPRD.
Namun demikian sebagai lembaga yang memiliki juga fungsi pengawasan, Angga Alan Surawijaya selaku anggota Badan Anggaran DPRD kota Bogor memiliki catatan penting terhadap kebijakan tersebut.
“Yang pertama saya sangat menyayangkan anggaran besar ini alokasi untuk penanganan dampak sosial relatif kecil yaitu hanya sekitar 55 milyar dari 334 milyar. Bahkan tidak sampai 50% dari anggaran yg disediakan,” kata Angga kepada Inionline.Id pada Selasa (21/04/2020) melalui pesan whatsappnya.
Masih menurut Angga, padahal kondisi di lapangan masyarakat saat ini lebih banyak yang menjerit kelaparan dan belum tercover bansos pemerintah. Padahal bila anggaran bansos untuk warga terdampak covid19 ini dinaikan menjadi setengahnya saja (sekitar 150 milyar), maka hal tersebut dapat mengcover setidaknya 100 rb Kepala Keluarga (KK) warga kota Bogor terdampak covid di luar warga yg mendapat bantuan pemerintah provinsi Jawa dan pemerintah pusat. “Sehingga tidak perlu ada cerita RT/RW pusing dengan jeritan warganya,” imbuh Angga.
Selain itu, Angga juga mengatakan bahwa gugus tugas covid19 harus transparan dalam penggunaan dana covid ini, mengingat potensi penyelewengan dan penyimpangan sangat besar. Jangan sampai menjadi permasalahan berat di kemudian hari.
“Bahkan DPRD saja, sampai saat ini belum memiliki data penerima covid19 hasil rekap Dinas Sosial, sementara di lapangan banyak warga terdampak yang belum menerima bantuan, di sisi lain ada temuan tumpang tindih bantuan pada orang yang sama,” ujar Angga.
Sama halnya pada belanja logistik (non bansos) yang mencapai lebih dari 200 milyar. Karena ini anggaran publik, maka publik juga harus tahu bagaimana dan kemana uang ini dibelanjakan.
“Pentingnya transparansi juga untuk mengontrol kinerja pemerintah agar lebih sigap dan taktis dalam melakukan langkah-langkah penanganan,” tutup Angga.
