Bogor, Inionline.Id – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementeran Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) melarang seluruh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk menerbitkan surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP elektronik (e-KTP).
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hal tersebut mulai berlaku, Senin yang lalu (2/3/2020) untuk Disdukcapil di seluruh Indonesia.
“Siapa pun warga yang datang di Disdukcapil tak boleh diterbitkan suket lagi, karena blangkonya ada,” ujar Zudan kepada awak media pada senin lalu (2/3/2020).
Zudan meminta setiap Disdukcapil memberitahu masyarakat yang akan melakukan perekaman data kependudukan atau penggantian, e-KTP sudah bisa langsung didapatkan.
Setelah DKI Jakarta, kata Zudan, Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi kedua yang tuntas mencetak suket yang pernah diterbitkan menjadi KTP elektronik.
“Tolong katakan kepada warga masyarakat kalau ingin rekam data langsung dicetak, KTP yang rusak atau hilang bisa langsung dicetak, datanglah ke Disdukcapil,” kata Zudan.
Pihaknya pun akan terus melakukan percepatan ke 32 provinsi lainnya untuk menyelesaikan pencetakan suket-nya menjadi KTP elektronik, termasuk 188 Disdukcapil di kabupaten maupun kota.
Diberitakan sebelumnya, Kemendagri semaksimal mungkin akan mulai menghilangkan suket untuk daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini.
“Kami semaksimal mungkin babatin suket sehingga kami berharap semua penduduk WNI sudah pegang KTP elektronik,” tegas Zudan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan sejak dikerjakannya pencetakan massal KTP el di awal bulan Februari kemarin, Disdukcapil Kota Bogor sudah tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el.
“Dari jumlah 8.028 data PRR dan 44.092 Suket sudah selesai di cetak menjadi KTP elektronik. Dan pasca pencetakan masal, Disdukcapil Kota Bogor sudah tidak menerbitkan Suket lagi,” ujar Sujatmiko.
