Inionline.id – Indonesia tengah berjuang melawan sebaran penularan virus corona (Covid-19). Cara-cara pencegahan terus digalakkan menyusul terus bertambahnya kasus pasien positif Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan pembatasan interaksi publik. Mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah, Jokowi meminta adanya kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
“Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional kita, baik pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).
“Oleh karena itu saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada,” kata Jokowi.
“Kemudian juga terus berkonsultasi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut jajaran pemerintah daerah dibantu TNI-Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak dari COVID-19,” imbuhnya.
Lantas apa saja langkah yang perlu diambil?
Poin pertama yang ditegaskan Jokowi berkaitan dengan dunia pendidikan. Jokowi meminta agar pemerintah daerah hingga institusi pendidikan untuk mulai merumahkan pelajar hingga mahasiswa.
“Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa,” kata Jokowi.
“Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan prima pada masyarakat,” ujar Jokowi.
“Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya,” imbuhnya.
Sejumlah daerah sudah merespons instruksi Jokowi tersebut. Salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dipimpin Anies Baswedan sebagai gubernur.
“Secara khusus saya perlu menggaris bawahi bahwa kebijakan untuk meniadakan kegiatan belajar di sekolah bukan berarti libur,” kata Anies.Anies meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk 2 pekan ke depan. Namun Anies meminta agar para pelajar tidak lantas keluar rumah berlibur.
Anies juga mengimbau kepada orang tua siswa untuk menjaga dan mengarahkan anaknya agar belajar di rumah, jangan sampai kesempatan ini malah dijadikan ajang rekreasi bersama keluarga.
“Ini berarti berada di rumah dan keluarga si orang tua menjaga dan mengarahkan anak untuk berkegiatan di rumah. Dengan seperti itu kita dapat mengendalikan potensi penularan covid-19 ini,” ujarnya.
