Inionline.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Suhardi Alius mengatakan sebagian besar dari 600 orang warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) adalah perempuan dan anak-anak.
Suhardi mengatakan informasi itu masih harus diverifikasi. Sebab BNPT mendapat informasi itu dari pihak ketiga, seperti Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross).
“Sekarang ya di sana juga demikian perempuan dan anak, walaupun yang 600 lebih itu kami dapatkan adalah mayoritas perempuan dan anak-anak. Tapi kan mereka sudah punya pengalaman semacam itu. Nah ini perlu jadi pemikiran kita semua,” kata Suhardi dalam jumpa pers di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2).
Suhardi bilang para perempuan dan anak-anak itu ikut menjadi bagian ISIS karena dibawa kepala keluarga. Saat ini, kata Suhardi, mereka mengalami trauma karena setiap hari dipertontonkan pembunuhan dan kekerasan perang.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto berkata mengatakan aturan nasional mewajibkan negara menyelamatkan anak-anak yang dilibatkan dalam perang.
“Kalau anak direkrut di daerah konflik, secara hukum internasional disebut sebagai victim atau korban. Sehingga kalau kita lihat sendiri, anak-anak ini ada kewajiban bagi negara-negara secara internasional mereka ini harus memberikan perlindungan,” ucap Andika.
BNPT memang belum memutuskan apakah akan mendeportasi para WNI itu. Namun Suhardi menyebut pihaknya punya perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme.
“Karena kalau kita biarkan anak anak ini, ini akan mengadopsi kekerasan orang tuanya. Kita selamatkan mereka. Mungkin orang tua terpaksa mereka, terpaksa ngalah-lah sama ideologinya. Tapi kita selamatkan generasi mudanya supaya tidak terjadi,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pihaknya telah memulai kajian tentang keberadaan 660 WNI eks ISIS.
Mahfud bilang pemerintah belum memutuskan apakah akan memulangkan atau tidak memulangkan mereka. Keputusan akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
