Terkait persiapan pembangunan Lintas Real Terpadu (LRT) di Jawa Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (25/2/2020). Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, kunjungan kerja dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam upaya perencanaan kesiapan pembangunan, serta pengelolaan LRT dapat terwujud.
Adapun proses perencanaan dan pembangunan LRT di Jawa Barat diharapkan menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi di daerah-daerah, khususnya di wilayah Bandung Raya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. “Kami berharap agar pembangunan LRT di Bandung raya dapat segera terealisasikan dan dapat menjadi solusi pemecah kemacetan di Bandung Raya”ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa barat, M Ichsan juga menyatakan bahwa keberadaan LRT di Jawa barat akan menjadi moda trasnportasi baru bagi masyarakat tanah Pasundan pada umumnya.
“Agar lebih efektif lagi, kunjungan kami hari ini juga mengajak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa barat agar lebih memahami terkait masalah LRT ini,” ujar Ichsan.
Menurut Ichsan, masalah anggaran memang menjadi sorotan dari Komisi IV dalam pembangunan LRT Jabar yang akan mengambil rute Tegal Luar-Kebon Kawung ini, dimana dalam rapat tersebut APBD Pemprov DKI Jakarta jauh lebih besar dari Pemprov Jawa Barat, hal tersebut juga masih menjadi masalah yang harus diperhatikan kedepannya.
“Selain itu menurut Gubernur Jawa barat yaitu Ridwan Kamil, pembangunan LRT Jawa barat ini akan selaras dengan proyek Kereta Api Cepat Indonesia-Cina (KCIC), jadi sebetulnya LRT ini bagus untuk masyarakat Jawa barat dimana pembangunannya tidak terkait dengan masalah tanah sebidang seperti KRL di Jakarta,” tutur Ichsan.
Politisi PKS ini berharap, dari hasil rapat tersebut Dishub Jabar mampu menemukan ide dan langkah yang sama dengan Dishub DKI Jakarta untuk diaplikasikan di LRT Jawa barat.
Sementara itu Ketua komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan transpotrasi publik yang nyaman dan aman serta modern untuk memecah kemacetan di Jawa Barat khususnya wilayah Bandung Raya.
Imam menambahkan, dalam proses pembangunan LRT di Bandung Raya masih terdapat hambatan berupa belum tersedianya anggaran yang memadai. Ia menyebut,dibutuhkan anggaran sebesar 6 Triliun untuk merealisasikan LRT di Bandung Raya. “Dimungkinkan dalam satu sampai dua tahun dari APBD Jawa Barat sendiri bisa kita suport, yang terpenting seluruh komponen pengambil kebijakan menyetujui untuk pembangunan transportasi publik tersebut”kata Imam. “Kita sedang mencari sitem apa yang akan digunakan, apakah dengan menjalin kerja sama dengan swasta atau dari pemerintah pusat yang ikut masuk untuk Jawa Barat” ujar Imam.
Lebih lanjut Imam berharap, kedepan pengelolaan LRT tersebut dapat diserahkan kepada BUMD Jawa Barat sehingga dapat berkontribusi bagi PAD Jabar. “Komisi empat akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dishub Jawa Barat agar segera mengambil keputusan untuk pembangunan LRT di Jawa Barat sesuai dengan rencana tata ruang Jawa Barat yang sudah di buat”pungkasnya. (JC)
