Bogor, Inionline.Id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun Waduk Narogong sebagai upaya pemerintah meminimalisasi potensi banjir di banyak permukiman warga akibat meluapnya Sungai Cileungsi.
Rencana baik pemerintah ini justru mendapat perhatian khusus Komunitas Peduli Sungai Cileungai-Cikeas (KP2C). “Kami apresiasi rencana itu. Namun lokasinya menurut kami kurang tepat,” tandas Ketua KP2C, Puarman, Minggu (02/02/2020) sore, di Bogor.
Menurut Puarman, lokasi waduk yang diusulkan KP2C justru lebih efektif mencegah banjir. Waduk yang berada di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (Jawa Barat) ini, menurut informasi yang diperoleh KP2C, memiliki luas yang cukup. Sementara Waduk Narogong yang direncanakan Kementerian PUPR berlokasi di sekitar wilayah Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur.
Puarman mengatakan, ada perbedaan yang jelas atas keberadaan kedua waduk tersebut. Waduk Narogong berada di salah satu anak sungai Cileungsi. Volume air anak sungai ini berkontribusi sekitar 35 persen terhadap induk Sungai Cileungsi.
Sementara Waduk di desa Dayeuh berada di aliran utama sungai Cileungsi (hasil penggabungan beberapa anak sungai). “Melihat letaknya, jelas pembangunan waduk di Dayeuh lebih diharapkan warga di sepanjang Sungai Cileungsi karena bermanfaat untuk mencegah banjir,” terang Puarman.
Namun, lanjut Puarman, bila pertimbangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku air minum/bersih, Waduk Narogong memang menjadi pilihannya. “Pemerintah harus bisa melihat asas manfaat dan mana yang harus lebih diprioritaskan demi kemaslahatan umat,” jelas Puarman.
“Jadi, kami meragukan apakah Waduk Narogong efektif mengendalikan banjir. Tapi kami yakin Waduk Dayeuh akan lebih efektif,” tandas Puarman.
Dalam penjelasannya, Puarman juga menyayangkan KP2C tidak diikutsertakan pemerintah dalam penentuan lokasi pembangunan waduk tersebut.
Padahal, sejak 2018 KP2C telah mendorong pemerintah agar membangun waduk di Sungai Cileungsi yang tertuang dalam “Empat Rekomendasi KP2C”. Rekomendasi ini telah disebarluaskan ke berbagai pihak terkait. Termasuk ke unit kerja di Kementerian PUPR hingga Presiden Joko Widodo.
“Kami cukup lama memantau Cileungsi. Jadi, kami telah memetakan Cileungsi dengan cermat. Beberapa data untuk itu kami juga punya.”
“Maka, kalau melihat apa yang akan dilakukan pemerintah, sekali lagi kami tegaskan, Waduk Dayeuh sebenarnya lebih efektif untuk pencegahan banjir akibat meluapnya Sungai Cileungsi, ketimbang Waduk Narogong. Waduk Narogong ini lebih cocok untuk penyediaan bahan baku air minum,” ujar Puarman menutup keterangannya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa barat, M Ichsan dengan tegas menyatakan bahwa niat KP2C maupun Kementrian PUPR untuk membangun waduk di wilayah Kabupaten Bogor dasarnya baik hanya saja ada perbedaan terkait masalah efektifitas bangunan.
“Berbicara penanganan banjir itu, mana yang lebih prioritas usulan KP2C di awal perlu dibangun waduk, minimal air bisa tertahan dulu dibanding normalisasi sungai,” kata Ichsan.
Berdasarakan hal tersebut Komisi IV DPRD Provinsi Jawa barat mendorong betul kepada Kementrian PUPR untuk segera dibangun waduk.
Ichsan juga megatakan bahwa kisaran anggaran yang diperlukan untuk membangun waduk Narogong adalah 4 triliun rupiah.
“Kalau KP2C melihat di pertemuah hulu daerah Cileungsi, itu bisa menahan 100% aliran sungai, sedangkan Kementrian PUPR hendak membangun di titik sebelahnya bukan di pertemuan arus sungai, menurut KP2C, kalau waduk Narogong dibangun, efektifitasnya hanya sekitar 30% saja,” ujar Ichsan.
Ternyata ada dugaan bahwa Kementrian PUPR punya agenda lain yaitu dalam proyek waduk Narogong tersebut untuk pembuatan sarana air bersih.
“Target rampungnya waduk ini di 2023, kalau betul-betul urgent, kami Komisi IV DPRD Provinsi Jawa barat melalui Dinas PSDA kami akan dorong sehingga pembangunan waduk ini bisa dipercepat dan terkait masalah titik pembangunan kami akan mengadvokasi supaya lokasinya bisa dikaji lagi,” tutup Ichsan.
