Bekasi, Inionline.Id – Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat meninjau lokasi terdampak banjir paling parah di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Kota Bekasi pada Selasa (07/01/2020). Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat, Iwan Suryawan memastikan bahwa bantuan dari provinsi Jawa barat sudah diterima oleh para korban banjir.
“Total bantuan uang senilai 2 miliar rupiah dan kita juga bawa bantuan dari Dinas Sosial sebanyak 40 plastik kontainer yang di dalamnya terdapat pakaian, susu, peralatan sekolah, dan lain-lain,” kata Iwan.
Untuk distribusi bantuan Iwan menambahkan di pusatkan di salah satu posko wilayah terdampak supaya terkonsentrasi penyaluran bantuannya.
“Total dari 8 kecamatan di Kota Bekasi itu 6 kecamatan yang kena banjir, di perumahan ini bahkan mencapai 5 meter tinggi banjirnya disebabkan ada tanggul yang jebol,” tutur Iwan.
Terkait bencana banjir ini, Iwan yang pernah mengecek langsung kondisi buffer stock di Dinas Sosial Provinsi Jawa barat medio November yang lalu, dirinya menegaskan bahwa dari awal Komisi V sudah menyampaikan bahwa jumlah buffer stocknya tidak cukup.
“Jumlahnya hanya 2 miliar, kita sudah dorong anggaran sebesar 10 miliar, tapi tidak disepakati, sekarang sudah kejadian seperti ini baru terasa karena Jawa barat itu rawan bencana,” ujar Iwan.
Masih menurut Iwan, dengan kondisi seperti ini sekarang situasinya berat karena harus mengambil dari anggaran lain untuk menutupi tanggap bencana.
Terakhir, Iwan menjelaskan bahwa hadirnya Komisi V adalah untuk memastikan kebijakan penanganan dan penganggulangan bencana ini jelas, baik saat terkena maupun pasca bencana ke depannya yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah Kota Bekasi, maupun pemerintah Kabupaten Bogor, dan harus di dorong lagi anggaran-anggaran seperti pemulihan infrastruktur, buffer stock dan kesiapan sarana prasarana pasca bencana.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin mengungkapkan bahwa untuk anggaran tanggap bencana khusus untuk buffer stock sudah diajukan 10 miliar, hanya saja selalu ada keterbatasan dari pemprov Jabar.
“Kami sudah ajukan dari beberapa tahun kebelakang, hanya jumlahnya naik tidak signifikan dan tidak sebanding nilainya dengan kebencanaan yang terjadi, kita tidak mempermasalahkan hal tersebut karena kami didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial,” ujar Barnas.
Lanjut, Barnas menegaskan bahwa anggaran ideal untuk buffer stock adalah senilai 10 miliar dan anggaran operasionalnya senilai 5 miliar.
“Bencana ini tidak bisa diprediksi, walaupun ada bantuan tidak terduga tapi itu sulit, kenapa selama kita bisa tidak di stok saja sehingga ketika ada kejadian tinggal didorong saja, kami berharap ada penambahan anggaran buffer stock dan penambahan anggaran operasional tanggap bencana,” tutup Barnas. (JC)
