Bandung, Inionline.Id – Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat menerima audiensi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD Provinsi Jawa barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (13/01/2020).
Dalam lawatannya tersebut KNPI menyuarakan terkait pro dan kontra revitalisasi alun-alun Kuningan yang akan menggusur gedung KNPI yang saat ini berada di wilayah yang akan dijadikan alun-alun Kabupaten Kuningan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat, Iwan Suryawan mengatakan bahwa aktifitas kepemudaan yang menunjang peningkatan Index Pembangunan Pemuda (IPP) di Jawa barat harus di support,terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi di Kuningan, maka Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat harus turun langsung ke lapangan memastikan letak masalahnya.
“Dari pembicaraan audiensi tadi, saya menyarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kuningan kalau untuk pembangunan taman hutan kota itu jangan menghilangkan gedung kantor KNPI yang sudah ada di situ,” ujar Iwan.
Lebih lanjut Iwan menegaskan harusnya revitalisasi juga ikut memperbaiki gedung KNPI yang sudah ada di lokasi tersebut.
“Nanti kita akan cek Landscape alun-alunya seperti apa ke sana, seharusnya pembangunan itu tidak mengganggu, harusnya meningkatkan apa yang sudah ada seperti mematchingkan antara desain alun-alun dengan gedung KNPI yang sudah ada,” tegas Iwan.
Selain itu Iwan juga menambahkan seharusnya KNPI dilibatkan pada aktifitas kepemudaan di wilayah alun-alun nantinya untuk meningkatkan kegiatan positif para pemuda di wilayah Kabupaten Kuningan.
“Seharusnya ada keterbukaan dan komunikasi dari Pemkab Kuningan saat perencanaan pembangunan, sebelum perencanaan harusnya KNPI diajak diskusi kedepannya ini akan seperti apa, saya rasa masalah seperti ini tidak akan terjadi,” tutup Iwan.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat, Abdul Hadi Wijaya juga menyatakan, dari hasil audiensi tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti terkait detail perencanaan (gambar kerja) revitalisasi alun-alun Kabupaten Kuningan kepada stakeholder terkait.
Menginduk pada data terakhir pada forum diskusi pusat kajian (Pusaka) yang digelar oleh DPD KNPI Kabupaten Kuningan pada 26 Desember 2019 yang menunjuk Kepala Seksi (Kasi) Infrastruktur Bappeda Kabupaten Kuningan, Samsu Rizal. Saat itu terkait persyaratan dan perencanaan pembangunan alun-alun Kuningan, Rizal menegaskan bahwa Kepala Dinas (Kadis) DPRPP Kabupaten Kuningan, Ridwan Setiawan yang akan menjawab hal tersebut. (JC)
