Inionline.id – Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengimbau agar sebaiknya pemerintah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, Presiden Joko Widodo bertugas untuk merekatkan kembali semua potensi kekuataan bangsa yang ada di Indonesia.
“FPI itu sebagai kekuatan bangsa saya kira sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, karena itu sekarang tren kita itu adalah menyatukan semua kekuatan bangsa. Kita tidak lagi memisah-misahkan, karena itu semua kekuatan bangsa yang potensi bisa menjadi kekuatan-kekuatan perekat harus diajak,” kata Muzani usai dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (1/12).
Muzani meyakini pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tujuan yang mulia, yaitu merekatkan semua kekuatan bangsa yang ada sekarang ini. “Karena saya percaya pemerintah yang sekarang Pak Jokowi harus menjadikan ini sebagai sebuah tujuan bersama menyatukan kekuatan bangsa dari manapun untuk bersama-sama membangun kekuatan bangsa,” ungkapnya.
Muzani menilai, meski ada perbedaan pandangan serta kecurigaan terhadap FPI sebagai ormas radikal, pemerintah tetap harus bersikap persuasif. Ia mengatakan, perbedaan-perbedaan pandangan hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah.
“Meskipun ada perbedaan pandangan, tetapi tugas kita adalah mengajak mereka dalam satu kelompok besar yaitu Republik Indonesia, kalau mereka menerima pancasila, menerima merah putih saya kira tidak menjadi problem buat kita,” ujar wakil ketua MPR tersebut.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab soal perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya perpanjangan tersebut terkendala di anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan meminta Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengkajinya lagi.
“Di AD/ART itu disana disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kafah dibawah naungan khilafah islamiah melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
