Pamijahan, Inionline.id – Masyarakat terdiri dari enam Kecamatan Kabupaten Bogor sebelah Barat mengikuti masa reses sidang pertama tahun 2019-2020, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Masyarakat enam Kecamatan yaitu, Ciomas, Tenjo Laya, Leuwiliyang, Rumpin, Leuwisadeng dan Pamijahan ini hadir dalam reses yang berlangsung di Ponpes Nurul Yaqin RT 01/06, Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, ingin segera adanya pemekaran Bogor Barat, Senin 02 Desember 2019.
“Aspirasi yang sampai dari masyarakat, pertama bagaimana masyarakat bisa dilayani oleh pemerintah Daerah (Pemda) bisa lebih dilayani dengan cepat, tepat dan itu terkait dengan pemekaran Bogor Barat. Kemudian untuk program infrastruktur, menjadi komitmen kami dengan pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat, “ungkap Achmad Ru’yat.
Lebih Lanjut Achmad Ru’yat yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera menuturkan bahwa infrastruktur juga merupakan prioritasnya.
“Tentu hasil reses ini, akan disampaikan dalam forum reses kepada DPRD untuk disampaikan ke Gubernur Jabar, agar menjadi suatu perhatian, “tambahnya.
Ru’yat menyampaikan masyarakat yang berada di Kabupaten Bogor sebelah Barat, mengeluh jauhnya pelayan yang ada di Pemerintah di wilayah Cibinong, sehingga disampaikan agar pusat pemerintahan bisa lebih dekat dengan adanya pemekaran Bogor Barat, ibu Kota di Cigudeg mendaji usulan yang muncul.
“Ini sejalan dengan kajian naska akademik, pemekaran Bogor Barat, sehingga dengan hal tersebut memang pemerintah pusat melalui Gubernur agar moratorium, menghentikan proses pemekaran itu di Cabut, “pintanya.
Ru’yat menjelaskan melalui penyampaian aspirasi, kami DPRD Jabar kemarin langsung Degelasi kunjungan ke Gedung Nusantara Satu, yang sangat mendesak.
Disamping itu, meminta pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten induk, Bupati Bogor Ade Yasin harus menyiapkan calon wilayah yang akan dimekarkan ini untuk menyediakan fasilitas-fasilitas calon ibu Kota, “tuturnya.
“Ketika pemekaran Bogor Barat ini, diusulkan dan ditetapkan, disamping memang perlu ada kesepakan bersama antar Bupati dengan DPRD setempat, “pungkasnya Achmad Ru’yat ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. (Mul)
