Inionline.id – Pengunjuk rasa Irak melanjutkan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besar walaupun perdana menteri sudah berjanji akan mengundurkan diri. Pada Sabtu (30/11) mereka pun membakar ban dan mengepung kantor polisi di selatan kota Nassiriya.
Pada Jumat (29/11) Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengumumkan pengunduran diri setelah tokoh-tokoh agama muslim Syiah meminta pemerintah mundur untuk mengakhiri kerusuhan selama berpekan-pekan dan memakan banyak korban jiwa.
Pihak keamanan Irak menggunakan peluru tajam, gas air mata dan pistol setrum saat menghadapi demonstran dalam unjuk rasa yang berlangsung selama dua bulan terakhir. Gejolak ini telah menewaskan 400 orang. Nassiriya, menjadi kota yang dihantam kekerasan paling parah. Walaupun gerakan anti-pemerintah ini dimulai di Baghdad pada 1 Oktober lalu.
Pada hari Rabu (27/11) pengunjuk rasa membakar kantor konsulat di Iran di kota suci muslim Syiah Irak, Najaf. Pembakaran ini meningkatkan ekskalasi bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan Irak.
Parlemen belum mengesahkan pengunduran diri Abdul Mahdi. Pada Minggu (1/12) mereka menggelar sidang untuk meloloskan mosi tidak percaya kepadanya. Namun Abdul Mahdi berjanji pengunduran dirinya tidak akan memuaskan pengunjuk rasa. Para demonstran menuntut reformasi pemerintahan baru. Mereka menilai pemerintah saat ini korup, membuat mereka tetap miskin dan tidak memberikan peluang.
Banyak warga Irak yang khawatir kekerasan terus terjadi. Sebab keluarga korban tewas marah dan pemerintah bergerak sangat lamban dalam memenuhi tuntutan reformasi.
Diperkirakan akan ada pertarungan politik selama berpekan-pekan untuk memperebutkan jabatan yang ditinggal Abdul Mahdi dan membentuk pemerintahan baru. Komisi Hak Asasi Manusia Irak mengatakan mereka yang bertanggungjawab atas pembunuhan para demonstran harus dibawa ke pengadilan dan mereka akan mengumpulkan bukti-buktinya.
