Inionline.id – DPRD Provinsi Jawa Barat soroti belum optimalnya program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perencanaan Dan Penganggaran Tahun 2021. Pasalnya, beberapa program prioritas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sektor perekonomian belum berbasis pada kesejahteraan masyarakat seutuhnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan menyebutkan, perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan benar. Sebab, salah dalam perencanaan berarti dapat diartikan merencanakan kegagalan. Pelayanan BPJS dan anggaran SPP gratis tingkat SMA misalnya yang dinilai akan menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Selain itu, BPJS merupakan hak dasar yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, tidak tersosialisasikan dengan baik.
“Di antaranya banyak juga yang menanyakan kepada dewan apakah SPP ini untuk sekolah negeri atau swasta, termasuk masalah BPJS ini yang masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. Sehingga harus ada skema yang bagus ditingkat provinsi untuk mengelola anggaran pusat yang diperuntukan menutupi defisit,” ujar Hasim di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H Juanda, Kota Bandung, Rabu (18/12/2019).
Anggota dari Fraksi PKB itu menambahkan, soal mitigasi bencana yang saat ini tengah memasuki musim penghujan harus ada langkah konkrit dalam mengatasi bencana banjir. Meskipun saat ini sudah bukan saatnya untuk melakukan pembahasan mitigasi.
“Tetapi paling tidak, ada tindakan yang responsif saat menghadapi bencana banjir tadi,” katanya. Hal lainnya di perkuat anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira yang menyoroti soal perekonomian.
Menurut Yunandar, seharusnya perencanaan dan penganggaran menitikberatkan pada sektor ekonomi sebagai panglima dalam pembangunan di Jabar. Sebab, dengan terpenuhinya ekonomi sektor lainnya akan teratasi dengan baik. Justru yang berpotensi dalam pembangunan berbasis ekonomi dalam skala program prioritas sangat sedikit.
“Revitalisasi pasar misalnya dalam perencanaan dari 600 pasar tradisional yang saya catat mungkin hanya 6 revitalisasi,” ujar Yunandar.
Dalam perencanaan Tahun 2021, kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, justru konsentrasi pada sektor pariwisata. Memang tidak menjadi persoalan yanh signifikan selama semua unsur betul-betul mendukung program pariwisata. Misalnya, di Kabupaten Banyuwangi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) totalitas dalam mempromosikan atau mendukung kawasan destinasi wisata.
“Berbicara soal totalitas bupatinya mengatakan setiap dinas adalah dinas pariwisata, setiap program adalah atraksivpariwisata dan setiap lokasi adalah destinasi wisata,” katanya.
Sementara di Jawa Barat, kata dia, belum memiliki gravitasi pariwisata. Kawasan Pangandaran misalnya, sebagian orang cenderung ingin berlibur ke kawasan tersebut. Tetapi ketika diajak setiap minggu belum tentu mengunjungi kembali.
“Ini berarti masayarakat belum menjadikan pangandaran sebagai gravitasi pariwisata, berbeda jika berliburnya ke Singapura, setiap minggu pasti ingin kesana,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Kick Of Meeting ini sebagai awal perencanaan pembangunan untuk 2021. Pemikiran panjang lantaran ketatnya tahapan pembahasan yang ditetapkan pemerintah pusat. Perencanaan dan penganggaran ini sudah dipersiapkan sejak awal, diharapkan hasilnya dapat maksimal.
“Sinergitas sangat dibutuhkan pemerintah kabupaten kota dan juga kolaborasi dengan kebersamaan yang mewujudkan keberhasilan,” ujar Uu.
Selain itu, kata Uu, program prioritas msih terkonstentrasi pada bidang Pendidikan, pelayanan kesehatan, potensi pariwisata sangat hebat dan memiliki potensi dimasa yang akan datang, pendidikan agama, infrastruktur, gerbang desa pemerintahan banyak di desa.
