Jakarta, Inionline.Id – Tunggakan BPJS kesehatan Kepada Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 69 Miliar rupiah lebih membuat gerah Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Tercatat melalui data keuangan Januari 2019 hingga 31 Oktober 2019 baru 168.435.608.070 miliar rupiah yang baru dibayarkan pihak BPJS kesehatan.
Karena kompleksnya masalah tersebut, maka Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dan mitra RSUD Provinsi Jawa Barat serta BPJS Kesehatan Pusat menggelar rapat pada kamis (07/11) di Ruang rapat ballroom 3 BPJS Kesehatan DKI Jakarta. Tujuan digelarnya rapat ini adalah untuk mengetahui informasi dan masukan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan tunggakan klaim BPJS Kesehatan kepada RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Iwan Suryawan selaku anggota Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa Kenaikan Premi BPJS Kesehatan bukan jalan keluar terkait masalah BPJS dikarenakan dengan biaya premi yang sekarang saja tunggakan peserta BPJS begitu besar.
“Sebalikya justru ketika kenaikan iuran ini dinaikkan Yang terjadi malah akan menjadi beban yang memberatkan masyarakat khususnya kelas 3 mandiri,” kata Iwan.
Iwan juga menegaskan, Komisi V akan meminta prioritas pembayaran tunggakan karena kondisi ini sangat mempengaruhi operasional dan pelayanan rumah sakit kepada pasien. (JC)
