Bogor, Inionline.Id – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan audiensi dengan para pengawas Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 pada selasa (5/11/19). Berlokasi di Jl. Ks Tubun, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebanyak 40 orang pengawas hadir pada acara tersebut.
Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Jawa Barat, Adang menyatakan bahwa dukungan sarana dan prasarana di tempatnya masih sangat minim seperti gedung kantor, mobil operasional yang hanya 1 unit, komputer serta printer di beberapa daerah yang masih menggunakan fasilitas pribadi, turunnya nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena perpindahan status mereka dari pegawai kota/kabupaten menjadi ASN provinsi, serta tidak termonitornya tenaga kerja asing menjadi beberapa aspirasi yang disampaikan pada forum tersebut.
“Saya sangat berharap rekan-rekan dari Komisi V DPRD Jawa Barat ini betul-betul memperjuangkan masalah anggaran, kasihan teman-teman kami ini masalahnya banyak tapi anggarannya sedikit,” ujar Adang.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan menuturkan bahwa pola masalah dibidang kesejahteraan rakyat ini hampir sama dari mulai masalah sosial, Sumber Daya Manusia itu lemah, perhatian dari Pemerintah Provinsi kurang dan masih banyak yang harus diperbaiki.
“Ini pengawasan tenaga kerja yang baru tahun 2017 statusnya dari pegawai kota/kabupaten di pindah ke provinsi, kemudian dibuat semacam bakorwil, perusahaan yang diawasi 6128 sedangkan pengawasnya tidak sampai 40 orang, dari segi ini pun harus ada peningkatan,” ujar Iwan.
Politisi PKS ini menambahkan Komisi V berinisiatif akan membantu keperluan Balai ini minimal untuk keperluan operasional terlebih dahulu.
“Jangan sampai para pengawas ini lemah, biarkan mereka bekerja dengan rasa aman dan nyaman, jangan cuma dibiarkan ada saja bahaya itu nanti,” pungkas Iwan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya juga menjabarkan bahwa masalah yang terjadi di Balai Pengawasan ini ada dua hal, yang pertama adalah soal turunan kewenangan dari Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan fungsi pengawasan ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi yang dianggap desainnya belum terkonfirmasi secara utuh.
Masalah yang kedua adalah terkait sarana dan prasarana di Binwasnaker ini dirasakan masih kurang.
“Memang kalau masalah sarpras, fasilitas, dan suporting system ini bukan hanya di sini, tapi kita melihatnya ini merupakan suatu yang penting dan mesti di follow up segera mengingat pentingnya kerja kita, jadi bukan hanya tenaga kerja, fungsi-fungsi di Disdik, KCD yang sarana dan prasarananya masih minim ini harus ditingkatkan,” ujar Asep.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini juga menegaskan akan menunggu dokumen dari Balai Pengawasan ini untuk diajukan lalu diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Yang paling penting soal kewenangannya dulu, jadi mudah kita follow up ke Kemenakertrans, agar jelas arah tupoksi kewenangannya seperti apa dan yang menjadi kewajiban Pemprov Jabar itu seperti apa,” tutup Asep. (JC)
