Bekasi, Inionline.id – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono, mengatakan ada beberapa temuan terkait proyek revitalisasi Kalimalang ini, diantaranya ialah perpindahan proyek dari sisi utara ke sisi selatan.
“Kita akan melihat dokumen KUA-PPAS terkait perpindahan proyek revitalisasi ini apakah sesuai atau dirubah secara sepihak,” ujar Imam dalam kunjungan lapangan Komisi IV ke proyek revitalisasi Kalimalang, Kota Bekasi pada selasa, (5/11/19).
Proyek Kalimalang ini terhambat oleh proyek nasional pembangunan ruas jalan tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu), dan Design Engineering Digital (DED) yang telat karena menunggu DED hibah yang berasal dari CSR hal ini yang menghambat pekerjaan di Kalimalang.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Jabar, M Ichsan, mengatakan proyek revitalisasi Kalimalang ini merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Jawa Barat, akan tetapi Pemindahan anggaran kegiatan proyek kalimalang dari sisi utara ke sisi selatan senilai 4,753 M menjadi pertanyaan jika tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran yang benar.
“Proyek pengerjaan nya baru 12%, saya khawatir ini tidak akan tercapai dengan waktu tersisa sampai akhir bulan desember 2019, ujar Ichsan.
Tindak lanjut kedepannya DPRD melalui Komisi IV akan mengevaluasi di tahun anggaran 2020, apakah proyek revitalisasi Kalimalang tetap diberi anggarannya atau proyek ini ditunda karena berbenturan dengan proyek ruas jalan tol becakayu sehingga anggaran bisa diputar untuk keperluan provinsi yang dianggap penting lainnya. (JC)
