Bandung, Inionline.Id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang berencana melengkapi gedung pakuan atau rumah dinas Gubernur Jawa Barat dengan fasilitas kolam renang dan taman senilai 3,36 miliar rupiah.
M Ichsan selaku Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa proyek tersebut bukanlah proyek strategis yang menjadi prioritas khususnya bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat saat ditemui di Bandung pada senin (18/11).
“Kita mengkritisi awalnya karena mendapat laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kedua kami mendatangi dinas-dinas seperti dinas perumahan dan kawasan permukiman bahwa ada pagu anggaran untuk 46 ribu rumah tidak layak huni sedangkan yang terealisasi hanya 10 ribu,” ujar Ichsan.
Dirinya melanjutkan bahwa keinginan komisi IV itu untuk tahun 2020 dari 46 ribu rutilahu ini paling tidak separuhnya bisa terealisasi karena rutilahu dianggap sebagai bagian semangat Komisi IV agar pemberdayaan masyarakat terjamin.
“Sementara belakangan ini kita mendengar bahwa saudara Gubernur Ridwan Kamil ini membuat fasilitas yang sesungguhnya dinikmati bukan untuk kepentingan masyarakat luas tetapi justru dirinya berdalih untuk kelengkapan rumah,” kata Ichsan.
Menurut politisi PKS ini ada skala prioritas untuk proyek-proyek strategis di Jawa Barat yang salah satunya adalah rumah tidak layak huni untuk masyarakat Jawa Barat yang jumlahnya masih puluhan ribu.
“Kita jangan sampai terkungkung oleh kepentingan-kepentingan yang hanya dinikmati segelintir orang saja,” tutur Ichsan.
Menurutnya tidak hanya dari sisi kuantitas sebanyak 46 ribu rutilahu saja di Jawa Barat tetapi secara kualitas rutilahu itu pagu anggarannya sangat minimalis. Tercatat hingga saat ini nilai yang digelontorkan untuk masyarakat Jawa Barat hanya 13 juta rupiah per-unit
“Saat ini kami mendorong nilai program rutilahu ini dari 13 juta agar naik menjadi 25 juta rupiah untuk 2020, hal ini didasarkan atas naiknya harga-harga material bangunan, ongkos tukang, dan lain sebagainya. Kemarin sudah dirangkum tapi pembahasannya belum selesai,” ujar Ichsan.
Ichsan juga mengkritisi dinas-dinas yang bermitra dengan komisi IV dimana kenyataan dilapangan banyak program pemprov Jabar yang tidak terealisasi dengan alasan yang tidak jelas, maka ketidakjelasan inilah yang selalu kita kejar dan kita kritisi karena RAPBD sesuai pernyataan Gubernur RK ada kenaikan sebesar 15,5% untuk tahun 2020 dari 39 Triliun rupiah menjadi 44,6 Triliun rupiah.
“Jadi saudara Gubernur Ridwan Kamil kolam renang itu sudahlah tidak usah, sekarang baru dianggarkan, kalau bisa beralihlah pada proyek-proyek yang lebih prioritas tidak hanya sekedar kolam renang, banyak kok di Jawa Barat ini kolam renang yang luar biasa bagus perkembangannya,” pungkas Ichsan.
Menanggapi kontroversi tersebut, gubernur yang akrab dipanggil Emil mengatakan fasilitas kolam renang dibuat untuk terapi kaki kirinya yang cedera.
Ia mengatakan dokter menyarankan Emil tidak olahraga yang sifatnya impact seperti lari dan loncat.
Agar tetap fit sebagai Gubernur Jawa Barat, dokter menyarankan Emil untuk rutin terapi dengan berenang.
“Maka dalam rutinitas masterplan, perbaikan yang namanya Pakuan saya arahkan dan setujui membuat kolam yang tidak terlalu besar,” tutur Emil seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (15/11/2019).
Emil membantah pembangunan kolam renang bukan menghamburkan uang negara karena semua fasilitas dibangun sesuai kebutuhan.
“Jadi tujuannya itu, pertama, tidak menghambur-hamburkan uang negara sesuai kebutuhan. Kedua, yang namanya urusan Pakuan akan berlangsung setiap tahun karena ini bangunan bersejarah yang harus dirawat, disempurnakan,” tambahnya. (JC)
