DPRD Provinsi Jabar Gandeng Komisi X DPR RI Tuntaskan Masalah Pendidikan Dan Kepemudaan di Jawa Barat

Pendidikan057 views

Jakarta, Inionline.Id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat bersama Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta, pada kamis (14/11/19).

Selain Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat juga memimpin rombongan dari Dinas pendidikan, Dinas pemuda dan olahraga & Dinas Perpustakaan-Arsip Jawa Barat yang juga mengikuti raker pada pagi hari itu.

Seperti diketahui bahwa Index Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat berada di nomor paling buncit di bawah IPP Papua, inilah yang menjadi salah satu agenda pembahasan raker yang berjalan cukup baik.

Ru’yat menuturkan bahwa dirinya memahami pemuda menjadi prioritas nasional dalam pembangunan dan harus mampu berdaya saing, kualitasnya harus baik dan meningkat baik dari segi peningkatan kualitas anak, perempuan dan pastinya juga pemuda itu sendiri.

“Kunjungan ini sangat penting dan strategis dalam upaya sinergitas dan kolaborasi penyampaian aspirasi jawa barat terkait peningkatan kualitas pendidikan dan ruang lingkup tugas komisi X DPR RI utk mendorong kebijakan politik anggaran mencerdaskan jawa barat,” ujar Ru’yat.

Anggota Komisi X DPR RI, Fahmi Alaydroes juga menyatakan Kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke Komisi X DPR RI, sangat bagus, apalagi dilakukan di masa sidang perdana, di tahun perdana.

“Mereka menyampaikan aspirasi dan berbagai harapan kepada Komisi X DPR RI, khususnya terkait permasalahan pendidikan dan  kepemudaan,” ujar Fahmi.

Dirinya juga menjelaskan bahwa Jawa Barat, sebagai provinsi paling padat, sekitar 46 Juta penduduk, menanggung permasalahan pendidikan  dan pembinan pemuda yg lumayan serius.

“Teman-teman Komisi X, yang memang fokus utamanya di ranah pendidikan, menyambut pertemuan ini dengan semangat. Bahkan, menurut saya, persoalan pendidikan di negeri kita, merata hampir di semua daerah, bahkan di level nasional. Persoalan karakter, ketersediaan dan komperensi Guru, infrastruktur dan fasilitas sekolah, dan sebagainya. Bahkan, disebutkan SMA Vokasi (SMK), yang mestinya menyediakan tenaga kerja, malah menjadi penyumbang pengangguran yg besar.”tutur Fahmi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menegaskan bahwa Kunjungan ini, sekaligus membawa pesan bahwa menyelenggarakan pendidikan di daerah khususnya, dan di Indonesa umumnya, harus menjadi panglima pembangunan nasional, panglima memajukan peradaban bangsa. Oleh karena itu, mesti dibangun dan dilakukan bersama semua pihak. DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kota Kabupaten, Pemerintah dan pemerintahan daerah, bahkan juga pihak swasta.

“Langkah selanjutnya dari Komisi X DPR RI kami akan mengawal efektifitas APBN pendidikan, menggalang kerjasama untuk memperjuangkan program-program pendidikan di Jawa Barat, khususnya. Dan semua wilayah umumnya,’’ tutup Fahmi. (JC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *