Inionline.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang mengaku siap mundur dari dewan jika terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Anies keputusan Syaikhu merupakan bagian dari keputusan yang diambil oleh partainya. Karena itu, semua pihak mesti menghormati hal tersebut.
“Nanti ketika diputuskan oleh dewan, Pak Syaikhu bisa menentukan pilihan dan kita hormati pilihannya,” kata Anies di Balai Kota Jakarta.
Anies membenarkan proses pencalonan Syaikhu sebagai Wagub DKI masih terus berjalan meski ia sudah dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia pun meminta masyarakat bersabar menunggu proses selanjutnya.
“Proses (cawagub) di sini masih berjalan, jadi biar jalan terus. Prosesnya nanti kita lihat keputusannya seperti apa,” tambah dia.
Syaikhu sebelumnya menyatakan siap mundur dari keanggotaan DPR RI jika nanti terpilih menjadi Wagub DKI. Syaikhu hari ini resmi dilantik sebagai anggota DPR 2019-2024.
“Kalau memang serius, dibahas dan saya harus maju dan partai memerintahkan saya di DKI saya tinggal mundur (dari DPR RI),” ungkap Syaikhu melalui keterangan tertulisnya.
Ia mengatakan keseriusan memilih wagub DKI ada di tangan DPRD DKI. Menurutnya satu langkah bisa langsung diambil untuk segera melakukan pemilihan.
“Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja. Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan PKS, dua nama yang dimasukkan Pak Agung (Agung Yulianto) dan saya. Sampai sekarang belum dicabut. Kalau DPRD serius tinggal dipilih satu dari dua, itu selesai,” kata dia.
Syaikhu juga mengaku pihaknya telah berkomunikasi secara intensif dengan DPW PKS DKI terkait hal tersebut.
Ia menyebut pengalaman dirinya sebagai Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018, dapat memperkaya kemampuannya untuk mengemban tugas sebagai Wagub DKI Jakarta dan menciptakan sinergi dengan wilayah di sekitar Jakarta. Meskipun begitu, Syaikhu menambahkan, semua itu butuh kerja sama dari semua pihak.
“Nggak mungkin semuanya diselesaikan kepala daerah, itu terlalu berat apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi gitu ya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah,” ucapnya.
