Inionline.id – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyatakan tak sepakat dengan salah satu poin dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi revisi UU KPK.
Salah satu poin yang tak disetujui Sandi adalah tentang bergesernya status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya ada beberapa poin yang tidak sepakat salah satunya adalah mengenai ASN itu,” ujar Sandi dalam East Java Festival, di Surabaya.
Menurutnya, jika poin pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN disahkan, maka independensi dalam diri KPK pun terancam. Sebab para pegawai nantinya akan terikat pada UU ASN.
“Karena begitu sebagai ASN, akhirnya akan masuk ke dalam undang-undang ASN, dan independensinya mungkin akan terkendala,” ujarnya.
Namun, ada pula poin yang disetujui oleh Sandi, yakni penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KPK. SP3 itu diterbitkan jika perkara berjalan lebih dari satu atau dua tahun.
Selebihnya Sandi tak menampik ada pula sejumlah poin lainnya yang dikhawatirkan bisa melemahkan KPK. Sayangnya ia tak menjelaskan lebih detail.
“Ada yang kita sepakati seperti SP3, tapi banyak sekali hal yang dikhawatirkan melemahkan KPK,” ujarnya.
Tugas masyarakat sekarang, kata dia, adalah mengawal jalannya pembahasan RUU KPK tersebut di DPR. DPR dan presiden pun harus terbuka dengan apa yang disampaikan, serta menjadi kekhawatiran masyarakat.
“Ini tanggung jawab kita bersama, jangan hanya semuanya menyerahkan kepada pemerintah. Tapi ujung-ujungnya ya memang presiden. Pak Presiden harus mendengarkan masukan dari masyarakat sipil khususnya,” kata dia.
Kepada masyarakat, Sandi juga berpesan agar revisi UU KPK ini tak menjadi pemicu perpecahan bangsa. Ia meminta masyarakat pandai memilah, sehingga KPK tetap fokus menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.
“Mari sama-sama jangan kita terpecah belah, mari kita sepakat untuk menghadirkan isu pemberantasan korupsi sebagai agenda utama bangsa kita, yang jangan justru memecah-belah kita,” ujarnya.
