Inionline.id – Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Senin (2/9) malam. Sebanyak empat orang diamankan di Palembang dan Muara Enim, Sumatra Selatan, termasuk Bupati Muara Enim H Ahmad Yani.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tiga orang lainnya adalah pejabat di Dinas PU Bina Marga dan seorang pengusaha. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan uang sekitar 35 ribu dolar AS.
Diduga, terdapat transaksi antara pihak pejabat pemkab dan swasta terkait proyek pembangunan di sana. “Kami duga uang tersebut terkait proyek Dinas PU (Pekerjaan Umum) setempat,” kata Basaria.
Dalam operasi senyap tersebut, tim juga menyegel sejumlah ruangan, termasuk kantor Bupati Kabupaten Muara Enim yang berlokasi di gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim. “Ada sejumlah ruangan yang disegel di Sumsel. Kami ingatkan agar pihak-pihak di lokasi tersebut tidak merusak atau memasuki zona tersebut,” kata Basaria.
Saat ini, keempat orang itu dalam proses pemeriksaan intensif di gedung KPK. Sesuai hukum acara, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka. “Rencana hari ini (kemarin—Red) akan disampaikan informasi lebih terperinci melalui konferensi pers di KPK,” kata Basaria. Namun, hingga pukul 21.00 WIB, belum ada informasi adanya konferensi pers terkait status empat orang yang tertangkap.
Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Hasanudin menginstruksikan aparatur sipil negara di pemerintahannya untuk bekerja seperti biasa. Menurut dia, pada Selasa, ia sengaja datang sejak pagi ke kantornya dan kantor PU untuk memastikan aktivitas pemerintahan berjalan seperti biasa.
“Tidak ada alasan untuk roda pemerintahan tidak berjalan. Saya sudah instruksikan ke semua PNS untuk tetap bekerja seperti biasa,” kata Hasanudin.
Terkait ruang kerja Bupati Muara Enim yang sudah disegel dan dijaga ketat polisi, Hasanudin mengatakan, tidak ada informasi apakah akan ada penggeledahan oleh KPK dan sebagainya. “Sekarang ruang kerja Bupati Muara Enim sudah dipasang ‘police line’ oleh KPK,” kata dia. Hasanudin juga mengaku tidak tahu-menahu mengenai OTT KPK terhadap bupatinya tersebut.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru memastikan akan segera menunjuk pelaksana harian bupati Muara Enim. Menurut Herman, hal itu perlu dilakukan agar pucuk pemerintahan tidak kosong. “Mudah-mudahan Bupati Muara Enim tidak terjadi apa-apa sehingga pemerintahan berjalan lancar,” kata Herman.
Herman mengaku mendapatkan kabar dari media daring terkait peristiwa tersebut, termasuk mendapatkan informasi dari seorang rekan tentang adanya ruangan Bupati yang juga disegel. Namun, ia masih kurang yakin karena fotonya belum ada. “Saya hubungi kapolres yang menyatakan memang ada penyegelan ruangan Bupati tersebut,” kata dia.
Herman juga masih menunggu laporan resmi dari KPK. Di tempat terpisah, Wakil Bupati Muara Enim Juarsah juga mengaku belum mengetahui secara pasti kasus yang menjerat Bupati Ahmad Yani hingga terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
Di pihak lain, anak kandung Ahmad Yani, Naufal, menyebut ayahnya dijebak dalam OTT di Kantor Bappeda setempat. “Kami menganggap ini dijebak. Jika ada oknum yang menyebarluaskan informasi tidak benar, tolong diklarifikasi dulu,” kata Naufal.
Naufal yang merupakan anak kedua Ahmad Yani enggan menerangkan lebih lanjut jebakan yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan bahwa ayahnya memang saat ini berada di Jakarta dalam rangka menjadi saksi kasus yang sedang diselidiki KPK.
