Inionline.id – Para pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR akan ditampung di Dinas Sosial DKI Jakarta hingga akhir Agustus. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai pertemuan dengan perwakilan UNHCR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“(Batas) Tanggal 31. Bukan dideportasi, dipulangkan ke UNHCR. Jadi kita tidak punya wewenang lagi. Karena ini bukan wewenang Pemda,” kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta.
Dalam hal ini, Prasetio mengatakan seharusnya yang bertanggungjawab atas para pengungsi dan pencari suaka ialah UNHCR. Selanjutnya untuk penyelesaian secara administratif jadi urusan pemerintah pusat.
“Dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi ini ke negara asal. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada. Sangat mengganggu di wilayah, jalan Kebon Sirih, perkantoran ini,” ungkap dia.
Sejauh ini DKI sudah menampung para pencari suaka sekitar 1.500 orang di kawasan Kali Deres, Jakarta Barat. Sementara itu total jumlah pencari suaka di Jakarta ada sekitar 14 ribu orang.
“Mereka sudah 41 hari ya kita membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kita juga tidak mencukupi juga kalau terus menerus,” ujar dia.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri menegaskan bahwa pada 31 Agustus DKI akan menghentikan bantuan sosial kepada para pencari suaka. Salah satu alasannya, menurut Taufan, karena DKI sudah tak memiliki bahan makanan.
“Tanggal 31 itu adalah satlak dari Menkopolhukam, bahwa menyatakan kegiatan ini dihentikan karena ketidakmampuan kita untuk menunjang bantuan sosial itu,” ujar Taufan.
“Mungkin pertama makanan, sebenarnya kita mencari bantuan-bantuan dari para dermawan. Tapi ternyata mereka terbatas juga. Jadi kegiatan ini dihentikan karena bantuan sudah mulai kosong,” lanjut dia.
Tak hanya itu, DKI juga akan menghentikan fasilitas kesehatan hingga pelayanan air bersih. Secara bertahap DKI akan mensosialiasikan bahwa bantuan akan dihentikan.
“Pelan-pelan kita sosialisasi pada mereka bahwa setelah bantuan dihentikan silakan Anda keluar,” tutup dia.
