Inionline.id – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia sempat menurun setelah terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei lalu.
Survei SMRC tersebut berjudul Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional pasca Peristiwa 21-22 Mei. Ribuan responden dari seluruh Indonesia dilibatkan.
“Pada April 2019 sebanyak 74 persen menyatakan puas terhadap demokrasi tapi setelah turun jadi 66 persen,” tutur Direktur SMRC Sirojuddin Abbas di kantornya, Jakarta.
Ada beberapa hal yang menuruni penurunan. Terutama di aspek politik dan keamanan.
Merujuk dari hasil survei, 17 persen masyarakat takut bicara politik. Namun, kini sebanyak 43 persen masyarakat yang takut bicara politik. Kenaikan tajam terjadi setelah kerusuhan 21-22 Mei terjadi.
Kemudian, setelah kejadian tersebut, responden yang mengaku takut ditangkap secara semena-mena oleh aparat sebesar 38 persen. Jumlah tersebut terbilang besar meski mereka yang tidak memiliki ketakutan serupa lebih mendominasi, yakni 53 persen.
Hasil survei SMRC juga menyatakan bahwa masyarakat yang takut perlakuan sewenang-wenang aparat hukum mencapai 38 persen. Lebih tinggi dibanding pada 2014 lalu yang hanya mencapai 24 persen.
“Pasca 21-22 Mei, ada kenaikan tajam atas penilaian bahwa orang sekarang takut dengan perilaku semena-mena aparat penegak hukum,” ucap Sirojuddin.
Berdasarkan hasil survei yang sama, ada peningkatan tentang ketakutan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Pada 2014 lalu, masyarakat yang takut sebanyak 7 persen. Angka tersebut naik setelah 21-22 Mei hingga 25 persen.
Meski ada penurunan demokrasi setelah kerusuhan 21-22 Mei lalu, Sirojuddin mengatakan mayoritas masyarakat masih tetap menganggap Indonesia saat ini demokratis. Secara garis besar, sebagian besar publik menilai demokrasi Indonesia masih berjalan di arah yang benar.
Dia mengatakan bahwa penurunan persepsi tentang kualitas demokrasi tidak berdampak serius terhadap persepsi publik secara umum.
Sirojuddin mengatakan hanya 17 persen warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk. Kemudian, hanya 21 persen warga yang menganggap kondisi penegakan hukum buruk dan hanya 16 persen warga yang yang menilai kondisi keamanan buruk.
Masyarakat tetap percaya bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik. Publik belum menyerah dengan prinsip-prinsip demokrasi.
“Adanya penurunan persepsi tentang kualitas kondisi demokrasi ternyata belum membuat rakyat Indonesia mengendur atau patah semangat dengan keinginan mereka agar Indonesia menjadi semakin demokratis,” ucap Sirojuddin.
