Inionline.id – Progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru – Dumai sudah mencapai 40 persen per awal Mei 2019. Saat ini, proyek masih terganjal persoalan pembebasan lahan.
Data tingkat kemajuan proyek tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan beserta PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Dikutip dari laman resmi DJPPR, tol ini diharapkan bisa beroperasi pada akhir 2019. Hanya saja, DJPPR dan SMI masih menemukan beberapa permasalahan terkait pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, utamanya mengenai lahan.
Berdasarkan hasil pemantauan DJPPR dan SMI, sebagian besar lahan proyek memang sudah dibebaskan. Namun, masih ada beberapa bidang tanah yang masih berstatus hutan dan dikuasai masyarakat.
Selain itu, beberapa bidang lahan juga bersinggungan dengan habitat gajah Sumatera, sehingga harus ada perlakuan khusus untuk melindungi satwa tersebut.
Namun, PT Hutama Karya (Persero), selaku kontraktor proyek tengah mencari solusi atas persinggungan kepentingan tersebut. Ini dimaksudkan agar konstruksi tol Pekanbaru-Dumai bisa selesai 100 persen sebelum akhir tahun.
Sekadar informasi, tol Pekanbaru-Dumai memiliki panjang 129,65 kilometer dan terdiri dari enam seksi. Seksi tersebut terdiri atas seksi I Pekanbaru-Minas, seksi II Minas-Petapahan/Kandis Selatan, seksi III Petapahan-Kandis Utara, seksi IV Kandis-Duri Selatan, seksi V Duri Selatan-Duri Utara, dan seksi VI Duri Utara-Dumai.
Proyek ini menelan investasi Rp16,2 triliun, di mana penjaminan utangnya dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini merupakan bagian dari proyek Trans Sumatera yang mendapat penjaminan utang dari pemerintah.
Selain tol Trans Sumatera, pemerintah juga memberikan jaminan utang bagi program penyediaan air minum, penugasan PT Sarana Multi infrastruktur (Persero) untuk penyediaan infrastruktur daerah, proyek LRT Jabodebek, proyek 35 ribu Megawatt (MW), dan jaminan pinjaman langsung BUMN dari lembaga keuangan internasional.
Pada 2018 lalu, total seluruh penjaminan utang oleh pemerintah mencapai Rp1,13 triliun.
