Inionline.id – Calon Presiden nomor 01 Joko Widodo memberi gambaran kabinet yang akan dia bentuk jika memenangi Pilpres 2019. Petahana itu mengatakan akan lebih berani mengambil kebijakan di periode kedua, sebab tak ada lagi beban untuk mencalonkan diri menjadi presiden di pemilu lima tahun mendatang.
“Saya sudah enggak ada beban. Enggak bisa nyalonkan (diri) lagi. Jadi apa pun yang paling baik untuk negara akan saya lakukan,” kata Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020, sekaligus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045 di Hotel Shangri-La.
Jalan suami dari Bu Iriana itu kembali menjadi presiden sudah di depan mata, bila melihat real count sementara di Situng KPU dan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.
Nah, bila hasil perolehan suara tak berubah dan Jokowi – Ma’ruf Amin dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi akan lebih tegas. Lebih berani mengambil risiko. Termasuk menyusun jajaran kabinet periode kedua.
Pengamat politik Boni Hargens menilai pesan yang tersirat dari Jokowi dalam musrenbang kemarin sangat jelas. Pertama, Jokowi akan lebih bebas membentuk kabinet periode kedua. Jokowi tak akan terlalu khawatir dengan tekanan dari partai politik.
Kedua, Jokowi akan lebih leluasa mengambil kebijakan. Bahkan, dalam memberikan sanksi kepada bawahannya. Tak khawatir lagi dengan kalkulasi politik, mempertahankan koalisi, dan sebagainya.
“Pesan yang ingin disampaikan, Jokowi seratus persen hatinya untuk perubahan Indonesia. Kalau selama ini ada beban dengan ancaman partai dan lain-lain, ke depan Jokowi akan lebih leluasa mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” kata Boni kepada Rakyat Merdeka.
Sementara mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif juga melihat akan ada perbedaan kepemimpinan Jokowi di periode kedua. Jokowi akan lebih mandiri dan berdaulat mengambil kebijakan. Termasuk, membentuk kabinet.
Syafii pun mengusulkan pembentukan zaken kabinet, atau kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya. Menurutnya, orang-orang ahli untuk menjadi menteri boleh diusulkan partai politik. Namun, partai tak boleh mengusulkan hanya satu nama. Melainkan, beberapa nama yang kemudian dipilih Jokowi. “Presiden lebih berdaulat. Kabinet yang lalu menurut saya banyak bolongnya,” tandas Syafii.
