Kepercayaan Publik Terhadap KPU Dan Bawaslu Dinilai Tinggi

Politik057 views

Inionline.id – Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dinilai cukup tinggi. Persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Presiden dan Legislatif pun dianggap sudah cukup bagus. Penilaian itu disampaikan mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menanggapi kinerja KPU, Bawaslu, dan perangkatnya.

“Saya kira semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak ada masalah yang terlalu besar. Mungkin ada saja kendala di daerah tertentu seperti logistiknya yang belum selesai, tapi pada intinya semua berjalan cukup baik,” ujar pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) di Jakarta, kemarin.

Hadar juga menyoroti banyak berita bohong terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, adanya berita itu cukup merepotkan. “Ini kan repotnya banyak berita bohong, seolah-olah jadi bermasalah betul. Kemudian ada yang menganggap, meminta, mengundang pengamat asing dan sebagainya. Tapi menurut saya hal itu tidak perlu, apalagi dipicu oleh informasi yang tidak benar. Jika di sana sini ada kekurangan, maka KPU harus cepat menyelesaikan,” katanya.

Awal Maret lalu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden masih menaruh kepercayaan tinggi kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu. Mereka dinilai mampu mengawal pemilu pada 17 April mendatang secara profesional.

“Baik terhadap KPU maupun Bawaslu, kepercayaan publik bahwa mereka mampu mengerjakan Pemilu serentak pertama kali ini itu cukup tinggi. Angkanya hampir 80 persen. Itu angka yang surprising buat saya juga. Ternyata lebih tinggi dari yang saya duga,” kata Hadar.

Dia menambahkan, di media sosial banyak sekali informasi tidak akurat yang menuduh seolah-olah penyelenggara pemilu berpihak dan merencanakan kemenangan untuk pasangan calon tertentu. “Ternyata, hasil survei tidak demikian,” pungkasnya. Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tuduhan curang dan tidak adil dalam penyelenggaraan pemilu yang dialamatkan kepada lembaga yang dipimpinnya sangatlah menyesakkan.

“Agak lelah karena bolak-balik dituduh curang dan tidak adil,” kata Arief dalam Seminar Nasional “Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019” di Semarang, Selasa (19/3). Menurut dia, pekerjaan KPU dalam menyiapkan Pemilu 2019 sudah sangat menumpuk. “Pekerjaan sudah menumpuk. Kalau dituduh curang, mikir curang saja saya sudah tidak sempat,” ujarnya.

Arief mengungkapkan, banyak pekerjaan yang dihadapi KPU dalam menyiapkan Pemilu serentak 2019. Salah satunya, banyaknya persoalan sengketa berkaitan dengan pemilu yang harus dihadapi KPU. “KPU dilaporkan ke polisi, DKPP, Bawaslu, Ombudsman, pengadilan, PTUN,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *