CBA Meminta Segera Usut Dugaan Korupsi Anggaran Porda XIII Kabupaten Bogor

Inionline.id – Event Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat (Jabar) 2018 di Kabupaten Bogor telah usai. Namun dugaan penyimpangan dana miliaran terhadap perhelatan olahraga Se Jabar tersebut masih terus bergulir hingga saat ini.Sudah 4 bulan lamanya tetapi belum juga ada tanda- tanda kejelasan dari penegak Hukum untuk mengusut tuntas Dugaan dana anggaran porda tersebut.Publik mulai mempertanyakan kinerja para penegak hukum.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman saat dihubungi mengatakan dana hibah itu kalau melihat dari kasus-kasus lama misalnya disumsel dan daerah lainya itu bermasalah juga.Dana hibah salah satunya anggaran yang dalam tanda kutip adalah anggaran yang mudah diakali, Mengapa” karena dana hibah adalah dana yang langsung diberikan,dana yang diberikan oleh pihak lain dan bisa dari mana saja.Makanya dana hibah sangat rawan untuk itu salah satu kuncinya adalah dilaporan pertanggung jawabanya yang harus jelas penggunaanya untuk apa saja.

” Karenanya dana hibah adalah dana yang langsung diberikan makanya rawan untuk diselewengkan.salah satu indikatornya adalah tidak adanya transparasi anggaran dana yang digunakan.Terangnya beberapa waktu yang lalu,saat dihubungi melalui Wa.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Bogor harus terbuka terkait tranparasi penggunaan anggaran tersebut,sedangkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum seharusnya ikut mengawasi bahkan apabila sudah ditemukan penyelewengan harusnya melakukan tindakan bukan mendiamkan.

“Kepada BPK harus segera melakukan pemeriksaan terhadap aliran penggunaan anggaran tersebut dan apabila nantinya ditemukan bukti kuat segera berikan data audit tersebut sehingga kemudian kepenegak hukum akan melakukan penindakan seseuai kewenanganya

Peran media sebagai sumber informasi sangat penting untuk membongkar adanya kasus ini dan peran LSM atau lembaga lainya pun sangat diperlukan.Maka untuk itu mari kita kawal bersama sama kasus ini sehingga siapa saja yang terlibat dapat dimeja hijaukan sesuai dengan kesalahanya.jelasnya.

Sebelumnya, Anggota VI BPK-RI Harry Azhar Azis mengatakan, walaupun belum adanya laporan pengaduan yang masuk dari Lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun lembaga lainya. Pihaknya segera mendorong tim guna melakukan pemeriksaan terhadap dana yang jumlahnya fantastis dan seharusnya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh BPK perwakilan Bandung, karena wilayahnya ada di Bogor.

“Karena saya hari ini sudah mendengar saya akan rapat dan sampaikan ke Ketua,” ujarnya saat dihubungi Wartawan Kamis (28/2/19).

Harry menambahkan, selain itu pihaknya juga berharap jika ada bukti yang kuat terkait penggunanan anggaran yang diduga kuat terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka baik masyarakat, LSM dan yang lainnya turut serta memberikan laporan ke pihaknya. Sehingga BPK bisa melakukan pemeriksaan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

“Untuk mengusut tuntas masalah di atas,” tambahnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melalui Kasi Penerangan dan Hukum Abdul Muis Ali mengatakan, mengenai masalah di atas berkas dan laporan dari masyarakat sudah diterima oleh pihaknya.

“Sudah diterima oleh pimpinan kami,” ujarnya saat dihubungi Wartawan melalui WhatsApp Messenger (WA) pribadinya Senin (18/2/19).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari pihak-pihak terkait Porda sementara dana yang digunakan 10 Miliar untuk pembukaan, pengamanan diserahkan Ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor 1,5 miliar, dana publikasi dan promosi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Bogor 3 miliar dan sarana dan prasarana sewa alat Porda dan venue 25 miliar. Sedangkan sisanya sampai saat ini belum diketahui secara jelas dan pasti kemana saja dipergunakannya. (tri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *