Inionline.id – Konsulat Amerika Serikat (AS) di Yerusalem, yang selama ini juga melayani warga Palestina, akan melebur ke dalam Kedutaan Besar AS untuk Israel yang baru berdiri di Yerusalem. Penggabungan sebelumnya telah memancing kemarahan Palestina.
Keputusan untuk membentuk misi diplomatik tunggal di Yerusalem diumumkan pada Oktober 2018 oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan saat itu diperkirakan akan dilakukan pada awal Maret ini. Seperti dilansir Reuters dan CNN, Senin (4/3/2019), Departemen Luar Negeri AS pada Minggu (3/3) waktu setempat mengumumkan tanggal pasti penggabungan itu, yakni pada Senin (4/3) waktu setempat.
“Kami akan terus melanjutkan seluruh fungsi diplomatik dan konsuler yang sebelumnya dilakukan Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Kami juga akan terlibat dalam serangkaian aktivitas seperti melaporkan, menjangkau dan pemograman di Tepi Barat dan Jalur Gaza, juga dengan warga Palestina di Yerusalem, melalui Unit Urusan Palestina (PAU) pada Kedutaan AS yang akan beroperasi dari lokasi bersejarah di Jalan Agron di Yerusalem,” jelas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino.
Palladino mengatakan bahwa keputusan penggabungan itu didorong oleh efisiensi operasional. Ditekankan juga oleh Palladino, penggabungan itu memungkinkan adanya ‘kontinuitas seutuhnya dari aktivitas diplomatik dan layanan konsuler AS’.
“Itu tidak mengisyaratkan perubahan kebijakan AS di Yerusalem, Tepi Barat atau Jalur Gaza,” tegas Palladino dalam pernyataannya.
“Batasan spesifik untuk kedaulatan Israel di Yerusalem menjadi subjek status akhir perundingan antara kedua pihak. Pemerintahan (AS) tetap berkomitmen penuh pada upaya-upaya mencapai perdamaian abadi dan menyeluruh yang menawarkan masa depan lebih cerah untuk Israel dan Palestina,” imbuhnya.
Presiden Donald Trump memicu kemarahan negara-negara Arab setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Pada Mei 2018, Kedutaan Besar AS resmi dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem menindaklanjuti pengajuan yang dikecam dunia internasional itu.
Penggabungan misi diplomatik AS menjadi satu di Yerusalem memicu kekhawatiran warga Palestina bahwa pemerintahan Trump tidak lagi menganggap penting Palestina dalam sengketa status kota Yerusalem. Diketahui bahwa selama ini Konsulat AS di Yerusalem menjadi misi diplomatik AS paling top untuk warga Palestina.
Saat Menlu Pompeo mengumumkan rencana penggabungan ini tahun lalu, pemimpin senior Palestina, Saeb Erekat, melontarkan kecamannya. Erekat menyebut keputusan AS untuk menghilangkan konsulatnya di Yerusalem menjadi bukti terbaru bahwa pemerintahan Trump bekerja bersama Israel untuk mewujudkan ‘Israel yang lebih besar’ dan bukannya mengupayakan solusi dua negara.
Status kota Yerusalem memang menjadi salah satu perselisihan paling sulit antara Israel dan Palestina. Palestina berupaya mencari dukungan internasional untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota bagi negara mereka di masa mendatang. Sementara Israel menganggap seluruh wilayah Yerusalem, baik Yerusalem Barat maupun Timur, sebagai ‘ibu kota abadi dan tak terbagi’. Hal itu tidak diakui oleh komunitas internasional.
