Jakarta, inionline.id – Renae Lawrence, warga negara Australia, yang menjadi terpidana kasus narkoba bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bangli, Bali hari ini, Rabu (21/11). Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan proses pembebasan WNA yang kasusnya dikenal dengan istilah sindikat Bali Nine itu dilakukan hari ini pada jam kerja.
Ade menyatakan setelah proses pembebasan selesai, Renae akan langsung dibawa ke kantor imigrasi untuk proses deportasi ke negaranya. “Langsung dideportasi. Itu nanti urusan imigrasi. Yang jelas dari rutan (rumah tahanan) akan diserahterimakan, selanjutnya urusan imigrasi,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Theodorus Simarmata, menyatakan Renae langsung diproses deportasi hari ini.
“(Terpidana bebas) diterima dari pihak rutan, dan akan langsung diproses untuk deportasi. Untuk paspor sudah klir, tinggal menunggu tiket (pesawat) pemulangannya. Itu sedang berkoordinasi dengan pihak kedutaan dan konsulat (Australia),” ujar Theo.
Sejumlah sumber menyebutkan deportasi Renae kemungkinan bisa ditunda hingga hari Kamis. Hal itu, katanya, tergantung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memastikan yang bersangkutan memiliki paspor valid dan tiket pesawat ke negaranya.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Bali Agato Simamora mengatakan, setelah Renae dideportasi, dia akan dilarang untuk kembali ke Indonesia. Nama Renae Lawrence, katanya, akan masuk daftar hitam.
Sejumlah media Australia sejak pekan sudah memadati halaman LP Bangli, mengantisipasi pembebasan Renae. Ibunya Beverley Waterman dan saudara tirinya Allan Waterman juga sudah tiba di Bali sejak pekan lalu, dan mengunjunginya secara teratur. Namun keduanya tak pernah memberikan komentar ke media.
Ayah Renae, Bob Lawrence, yang tinggal di Newcastle kepada ABC mengaku tidak bisa datang ke Bali untuk melihat anaknya itu sebelum kembali ke Australia. Pihak imigrasi mengisyaratkan Renae akan dibawa dengan pengawalan polisi untuk mencegah serbuan media.
