Jakarta–Inionline.id–Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kemendagri, Kementerian Agama, Menristekdikti, Mendikbud dan LIPI dalam rangka membangun kesadaran pajak melalui pendidikan untuk masa depan bangsa dan negara.
“Selama lima tahun terakhir kita masih berkutat diangka 10-11% ini berarti masih banyak potensi bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran pajak,” ujar Sri Mulyani saat menjelaskan pengertian data pajak di Nasional, jumat, (09/11/18).
“Kalau teks rasio kita naikan hampir setara 16% dari GDP, maka kita punya potensi lebih dari 750 Trilliun,” lanjut tambah Sri Mulyani.
Banyak masyarakat yang taat membayar pajak mengeluhkan kepada Dirjen Pajak banyaknya masyrakat yang tidak taat pajak tapi tidak diberikan sangsi sama sekali.
Dikesempatan yang sama Mendagri Tjahjo Kumolo mengutarakan 75% anggaran untuk pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat termasuk program prioritas Presiden Joko Widodo yang muaranya dari pajak yang dikelola baik oleh Menteri Keuangan dan jajarannya.
“Pihaknya sudah menghimbau pemerintah daerah, baik Provinsi dan Kab/Kota untuk mengimplementasikan transaksi non tunai yang diperkuat dengan SE Mendagri No. 900 per tanggal 27 april 2017,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga meminta kepada Dirjen Keuangan Daerah paling lambat akhir tahun ini seluruh pegawai Kemendagri harus memiliki NPWP. (Har).
