Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah Lingkungan

Jakarta, iniOnline.id –  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla harus ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

“Terdapat empat prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan yakni mengadopsi kondisi lingkungan& budaya lokal, memperhatikan daya dukung
lingkungan & preservasi sumber daya, optimalisasi SDM & SDA setempat untuk menjaga bio-diverisity, dan optimalisasi partisipasi masyarakat &
dorong inovasi teknologi,” ujar Menteri Basuki dalam Seminar Nasional Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan yabg merupakan rangkaian kegiatan Teknik Lingkungan (TL) Expo Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (29/9/2018).

Dikatakan Menteri Basuki prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan tersebut menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM).

Untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan, Menteri Basuki mengatakan, harus mampu mengadopsi kondisi lingkungan dan budaya lokal. “Membangun irigasi di Papua berbeda dengan di Bengkulu, adat istiadatnya berbeda. Semua harus mengadopsi budaya-budaya lokal,” ujar Menteri Basuki.

Prinsip penting kedua dalam pembangunan infrastruktur berbasis linglungan, menurur Menteri Basuki adalah memperhatikan daya dukung lingkungan & preservasi sumber daya. “Kita tidak bisa asal bangun  menembus hutan lindung, ada ketentuannya daerah mana yang boleh disentuh atau tidak. Begitu pula daerah rawa, tidak bisa semua rawa bisa dibangun untuk daerah irigasi. Karena beda bangun irigasi di rawa dan lahan kering,” kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, optimalisasi SDM & SDA setempat untuk menjaga bio-diverisity juga menjadi poin penting dalam menjaga lingkungan. “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur is a must, terutama para petani yang tahu persis kondisi di lapangan,” tegas Menteri Basuki.

Menteri Basuki mencotohkan pada saat perencanaan jadwal pembukaan pintu Bendung Irigasi Kedung Ombo yang tidak melibatkan petani. “Petani yang lebih mengetahui kebutuhan airnya, antara daerah lahan pertanian satu dengan yang lain berbeda kebutuhannya,” ujarnya.

Untuk  mencapai pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan juga dikembangkan berbagai teknologi berbasis material lokal dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya pemanfaatan sandbase lapis pondasi aspal sebagai pondasi badan jalan, timbunan  ringan  dengan  material  dasar utama pasir untuk badan jalan di atas tanah lunak, hot mix lawele granular asbuton dan cold paving hot mix asbuton untuk perkerasan jalan, dan batang   pohon   lontar   sebagai   bahan bangunan perumahan.

Sebagai upaya restorasi lingkungan, Kementerian PUPR juga tengah melakukan revitalisasi danau, embung, reservoir air alami atau buatan  yang mengalami masalah sedimentasi dan pertumbuhan eceng-gondok yang eksesif, diantaranya  revitalisasi  Danau  Rawa  Pening, Danau Limboto, Danau Tempe dan Danau Tondano. Kegiatan revitalisasi juga dikombinasikan  dengan  kegiatan-kegiatan yang didesain untuk menurunkan laju masukan sedimen  ke  tampungan  air,  seperti di  Waduk  Wonogiri,  Bendungan Wlingi dan Bendungan Batujai.

Hadir pula sebagai narasumber dalam acara tersebut Senior Campaigner Greenpeace Indonesia dan Guru Besar Teknik Lingkungan Undip Syafrudin. Nampak hadir Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yos Johan Utama dan Dekan Fakultas Teknik Undip Agung Wibowo. (pu/na)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *