JAKARTA, IniOnline.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi. Sejauh ini, indeks reformasi birokrasi di tahun 2017 telah mencapai 75,03 persen.
Gelaran Rapat Koordinasi Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkup Satuan Kerja Kemendagri di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri hari ini, dimaksudkan untuk memberikan guidance atau pedoman bagi seluruh jajaran di Kemendagri terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari.
“Ini terkait dengan komitmen kita masuk pada tahap ketiga grand reformasi birokrasi. Bahwa kita harus meningkatkan capaian kinerja dan tentunya indeks reformasi birokrasi dapat dicapai 100 persen,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam rakor tersebut, Rabu 15 Agustus 2018.
Selain pejabat terkait di Kemendagri, rakor secara khusus menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Disampaikan Hadi, indeks reformasi birokrasi Kemendagri di tahun 2017 mencapai 75,03 persen. Untuk menuju angka 100 persen, maka perlu adanya kesepahaman dan kesatuan langkah serta komitmen dari semua pihak pada satuan kerja Kemendagri.
Capaian ini terus mengalami peningkatan. Sebelumnya, indeks reformasi bikorasi di tahun 2016 mencapai 69,23 persen dan di tahun 2015 indeks reformasi birokrasi berada diangka 66,82 persen. Kemendagri juga terus melakukan evaluasi internal dalam pelaksanaanya, selain dievaluasi secara khusus oleh KemenPANRB.
Delapan langkah reformasi birokrasi di Kemendagagri, ungkap Sekjen Hadi, yakni mendapatkan komitmen pemimpin yang kuat, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membentuk tim reformasi birokrasi dan menetapkan road map (8 area perubahan).
Selanjutnya menerapkan manajemen berbasis kinerja, menginformasikan upaya dan hasil secara berkala termasuk quick wins, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan terakhir menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
“Kita terus-menerus meningkatkan pelayanan. Saat ini kita sudah punya tiga unit pelayanan administrasi berbasis IT, elektronik atau online, kita akan tingkatkan menjadi 8 unit pelayanan,” demikian Hadi Prabowo.(kemendagri/na)
