UNBK Hemat Anggaran Tapi Memberatkan Sekolah, Ujian Hari Ke 2 Berjalan Lancar

INIONLINE.id, BOGOR – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terbukti mampu menghemat anggaran negara. Namun, sistem ini sangat memberatkan sekolah dan pemerintah daerah dalam penerapannya. Mereka menjerit, lantaran tak ada alokasi dana untuk penyediaan sarana/prasarana, serta honorarium para pengawas. Hal tersebut diakui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK kota dan Kabupaten Bogor.

Ketua MKKS SMK Kabupaten Bogor Joko Mustiko mengatakan penyelenggaraan UNBK sangat minim anggaran dari pemerintah. “Tidak ada anggaran. Penyediaan komputer saja bagi sekolah yang mau dan mampu,” kata Joko kepada wartawan, Selasa (04/04/2017).

Menurut Joko, sekolah harus menyediakan komputer dengan rumusan rasio penyelenggaraan UNBK yang sudah ditentukan. “Ada bantuan, tapi tidak banyak, hanya beberapa sekolah saja untuk di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sekolah, kata Joko paling banyak mendapatkan bantuan sekitar 10 unit komputer dan 2 unit server. “Sisanya harus beli sendiri disesuaikan dengan rasio,” sambungnya.

Joko menjelaskan rasio yang telah ditentukan yakni satu unit komputer untuk tiga siswa agar bisa dilaksanakan UNBK yang terbagi menjadi tiga giliran. Misalnya, jika satu sekolah memiliki 90 siswa, sekolah tersebut harus memiliki komputer sebanyak 30 unit dengan cadangan 10 persen dari jumlah siswa.

“Jadi, kalau muridnya 90 orang, sekolah harus punya 30 unit komputer ditambah 10 persen cadangan dari jumlah siswa, yaitu 9 unit. Sehingga sekolah harus punya 39 unit baru bisa ikut UNBK. Belum lagi pengadaan server,” jelasnya.

Tak hanya persoalan komputer, anggaran untuk pengawas, teknisi dan proktor juga minim. Padahal, menurut Joko, teknisi dan proktor yang harus siap siaga di sekolah-sekolah yang menggelar UNBK untuk mengantisipasi gangguan jaringan dan komputer.

Anggaran untuk ketiga peran itu (pengawas, teknisi, dan proktor) diakuinya masih sebatas usulan yang diajukan tiap sekolah di kota dan kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Diajukannya melalui Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) wilayah 1 di Cibinong,” imbuhnya.

Kepala SMK Negeri 1 Gunung Puteri itu menjelaskan saat ini, semua sekolah yang melaksanakan UNBK, khususnya SMK baru mengajukan daftar jumlah pengawas, teknisi dan proktor di masing-masing sekolah kepada Pemprov Jawa Bara

“Mereka belum dibayar, karena pemerintah hanya meminta usulan berupa laporan saja jumlahnya berapa,” jelasnya.

Sampai saat ini Joko belum tahu kapan anggaran untuk pengawas, teknisi dan proktor cair. “Yang jelas baru sampai usulan,” cetus Joko.

Dia pun berharap tahun depan pemerintah lebih banyak menganggarkan untuk pendidikan agar lebih banyak sekolah yang mengikuti UNBK demi meningkatkan mutu pendidikan. “Semoga prosesnya cepat, karena mereka pun sudah kerja, masa bayarannya ditunda-tunda, nanti teriak-teriaknya ke kita-kita juga,” keluhnya.

Hal senada diungkapkan Ketua MKKS SMK Kota Bogor Mulyana. Dia mengatakan, hari terakhir pengumpulan usulan jumlah pengawas, teknisi dan proktor masing-masing sekolah pada 30 Maret lalu, sebelum pelaksanaan UNBK.

“Kalau dari informasi yang saya terima, itu sebuah usulan untuk mengganti trasnportasi ketiga ini (pengawas, teknisi dan proktor). Tapi masih usulan, saya kurang tahu kapan dan berapa cairnya, kami ikuti saja,” jelas Mulyana.

Sementara itu hari kedua pelaksanaan UNBK di SMK Amal Mulia Klapanunggal, Kabupaten Bogor berjalan lancar. Setelah sempat diwarnai insiden listrik padam, kini tak ada lagi kendala yang membuat siswa panik.

“Hari kedua ujian tidak mengalami kendala yang sama. Tidak terjadi lagi mati listrik,” kata Kepala SMK Amal Mulia Ayu Utami kepada Radar Bogor(Pojoksatu.id Group), Selasa (04/04/2017).

Sebelumnya diberitakan hari pertama pelaksanaan UNBK nyaris tak berjalan mulus. Para guru dan siswa di Klapanunggal, Kabupaten Bogor panik saat listrik tiba-tiba padam di menit-menit awal ujian.

Di tempat terpisah seorang siswa melaksanakan ujian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang, Bogor. ES (17) pelajar asal Kabupaten Bogor itu merupakan tahanan titipan yang tersandung kasus narkoba.

Pantauan Radar Bogor, ES nampak tenang mengerjakan soal ujian. Remaja kelahiran 27 September 1998 itu mengaku senang bisa mengikuti ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Penyesalan terlibat kasus hukum memacu semangat ES dalam mengerjakan soal ujian. “Alhamdullilah bisa ikut, saya senang. Saya insyaf enggak akan mengulangi,” kata ES. (An/pojokjabar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *