Inionline.id – Video kampanye Ahok-Djarot yang diklaim mempromosikan keberagaman menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap menyudutkan umat Islam.
Dirilis Minggu (09/04), video berdurasi dua menit itu memperlihatkan adegan unjuk rasa anarkis dan juga ancaman bom – sepertinya mengacu pada serangan bom Thamrin yang Januari 2016- sebagai tantangan yang dihadapi ibukota Jakarta.
Pesan keberagaman ditekankan dalam narasi berkobar-kobar disertai klip-klip profil warga Jakarta dari berbagai suku, agama, dan latar belakang.
- Isu SARA meningkat di Pilkada DKI Jakarta, salah siapa?
- Politik ekstrem kanan: Brexit, Trump, Wilders, dan Pilkada Jakarta?
Kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan video tersebut ke Bawaslu, Senin (10/04) karena video ini dianggap menyalahi aturan kampanye.
Yang dipersoalkan adalah potongan gambar berdurasi lima detik yang “menggambarkan beberapa orang berpeci hitam dan putih sedang berdemo, dengan latar belakang spanduk putih bertuliskan ‘gayang Cina’,” jelas anggota ACTA, Novel Bamukmin.
Dalam penggambaran demo itu, ada pula orang dengan sorban yang dililit, yang menurut Novel, adalah simbol ulama atau tokoh agama Islam.
“Ide (keberagaman) itu bagus, tetapi kan bisa tanpa gambar itu. Cuma karena ini permasalahan detik ke-08 sampai 13, itu jelas menyerang Islam,” sambungnya.
‘Gambaran realitas’
Eva Sundari, bagian dari tim sukses Ahok Djarot, mengatakan video itu menggambarkan “realitas-realitas yang divisualkan” dan “Ahok serta pendukungnya adalah korban politisasi SARA.”
“Intimidasi dan kekerasan itu realitas,” katanya. “Situasi lapangan selama Pilkada merupakan pengalaman pahit bagi kita, bagaimana Jakarta tersobek isu SARA. Politisasi agama jelas membahayakan kita semua.”
Dia mencontohkan kasus penistaan agama yang menimpa Ahok dan juga sejumlah spanduk-spanduk ‘Gayang Cina’ -yang dalam konteks lebih luas- banyak ditemukan dalam unjuk rasa.
Eva menolak jika video itu dianggap sebagai propaganda. “(Ahok-Djarot tidak punya track record politisasi SARA, justru menjadi korban politisasi SARA dengan kriminalisasi penistaan agama yang di pengadilan,” tambahnya.
Namun demikian, pihaknya mengatakan akan tetap mematuhi arahan pemegang otoritas, terutama Bawaslu terkait laporan ACTA tersebut.
‘Merebut gelar paling toleran’
Video yang dibagikan lebih dari ribuan kali inijuga mendapat pro-kontra di media sosial.
Pengguna Facebook, Felly Jendri menganggap video ini “mendeskreditkan golongan tertentu, dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan”.
Tapi lainnya tidak setuju karena menilai video ini justru “inspiratif dan menggetarkan”. “Bagi saya majunya Ahok dan Djarot merupakan perwakilan kebhinnekaan dan suatu ujian akan falsafah hidup Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat Jakarta,” kata satu pengguna.
“Merinding sekali saya melihatnya. Sadarlah wahai teman-temanku bahwa kita adalah satu, jika bersatu akan kuat, tetapi kalau terkoyak-koyak maka akan lemah kita,” kata Sri Rochayati.
Terlepas dari kontroversi ini, pengamat politik Ray Rangkuti melihat dua pasang calon, baik Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, memang tengah berlomba-lomba merebut gelar kandidat paling toleran dan paling merangkul keberagaman.
Seperti diketahui, Anies-Sandi juga beberapa kali merilis video bertemakan Bhinneka Tunggal Ikadan mempopulerkan konsep Tenun Kebangsaan.
“Sekarang berlomba-lomba ke tengah lagi. Dicoba diawal-awal putaran kedua itu isu SARA ternyata tanggapannya negatif,” katanya. “Awalnya dianggap sentimen agama masih kuat, tetapi ternyata sudah stagnan. Di luar itu ternyata banyak yang tidak mempersoalkan agama.”
Apalagi, lanjutnya, dua partai Islam PKB dan PPP (kubu Romahurmudzy) dikabarkan akan mendukung paslon nomor urut dua, sehingga isu agama sudah tak masalah lagi. “Mau tidak mau harus ditarik ke tengah, di sinilah citra sebagau pluralis dan pengusung toleransi,” jelas Ray. (an/bbc)
