Jeddah – inionline.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sedang berada di Arab Saudi untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Shaleh bin Thahir Banten tentang penyelenggaran ibadah haji 1438H/2017M.
Sebelum penandatanganan MoU, kedua belah pihak akan melakukan diskusi dan pembahasan. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh Menag untuk menyampaikan usulan perbaikan.
Guna mematangkan usulan perbaikan, Menag menggelar rapat di Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI), KJRI Jeddah. “Saya berharap, pada tahun ini kita bisa wujudkan beberapa inisiatif perbaikan dan ini yang akan menjadi faktor pembeda,” kata Menag saat memimpin rapat, Rabu (04/01).
Rapat pematangan usulan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ini diikuti Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Konsul Jenderal RI M Hery Saripudin, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil. Tampak hadir juga, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Kepala Pusat Kesehatan Haji Mukhtaruddin dan delegasi Kementerian Kesehatan, serta Staf Tenis Haji KUHI Ahmad Dumyathi Bashori, Arsyad Hidayat, Alhmad Jauhari, dan Handi Adji Sentana.
Menurut Menag, sedikitnya ada lima point penting yang akan disampaikan sebagai usulan Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi bagi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Kelima usulan itu adalah perbaikan tenda dan penyedian penyejuk udara di Arafah, serta penambahan makan pagi atau sarapan pagi bagi jemaah saat di Makkah.
Di samping itu, Menag juga akan mengusulkan agar pemondokan atau hotel jemaah haji Indoensia dapat membuka kafetaria sehingga memudahkan jemaah untuk mendapatkan makanan, khususnya lima hari sebelum dan sesudah puncak ibadah haji.
Usulan lainnya adalah upgrading bus wilayah Masya’ir (Arafah – Muzdalifah – Mina). Menurut Menag, rute Masya’ir adalah satu-satunya layanan transportasi yang belum dilakukan upgrading. Sebab, layanan bus antar kota perhajian dan layanan bus dari bandara Jeddah ke Makkah/Madinah atau sebaliknya, semuanya sudah dilakukan upgrading atau peningkatan kualitas.
Usulan kelima adalah menyediakan pos emergency di Mina sepanjang jalur lontar Jamarat serta penyediaan kursi roda dari tenda Mina ke Jamarat, dan sebaliknya.
“Saya berharap lima poin ini dapat diwujudkan pada tahun ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada jemaah haji,” tandas Menag.
Selain menyiapkan usulan baru yang akan menjadi faktor pembeda, Menag juga meminta jajaran Ditjen PHU untuk mempertahankan layanan positif yang sudah berjalan pada tahun 2016. Secara umum, jemaah haji tahun lalu puas dengan layanan akomodasi. Karenanya, Menag minta Ditjen PHU untuk tidak menyewa hotel dengan kondisi yang lebih buruk dan jarak yang lebih dari jarak tahun sebelumnya. “Termasuk di antaranya juga upgrading bus dan layanan kesehatan,” pesannya. (Aldi/Kemenag)
Menag Matangkan Usulan Perbaikan Haji
